SOLOPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (JIBI/dok)
Hasil Pilkada 2015 telah diumumkan dan dilanjutkan dengan pelantikan serentak pada Februari ini.
Solopos.com, JAKARTA — Kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka tetap akan dilantik karena belum memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah memiliki komitmen untuk mematuhi asas praduga tak bersalah. Hal itu menjadi dasar untuk tetap melantik kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka.
“Sepanjang belum mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap, akan kami lantik. Kan ada asas praduga tak bersalah,” katanya di Jakarta, Jumat (5/2/2016).
Tjahjo menuturkan pemerintah pusat akan langsung memberhentikan sementara seluruh kepala daerah yang menjadi terdakwa. Nantinya, posisi kepala daerah akan diisi oleh wakil kepala daerah sebagai pejabat sementara, hingga muncul keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Menurut dia, wakil kepala daerah akan menjadi kepala daerah definitif saat kepala daerah yang tersandung persoalan hukum mendapatkan vonis yang berkekuatan hukum tetap.
Seperti diketahui, seluruh wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati yang terpilih pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak akan dilantik pada 17 Februari 2016.
Pelantikan tersebut akan dilakukan secara serentak di ibu kota provinsi, kecuali daerah yang masuk wilayah Kalimantan Tengah. Mendagri akan melantik bupati dan wali kota yang ada di Kalimantan Tengah, karena Gubernur Provinsi tersebut masih berstatus pelaksana tugas.
Pelantikan bupati, wali kota dan para wakilnya tersebut dilakukan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur seluruh Indonesia pada 12 Februari di Istana Negara, Jakarta.