SOLOPOS.COM - Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi (kiri) didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji (kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (tengah) di sela-sela rapat pimpinan jajaran Kodam V/Brawijaya di Makodam V Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/2/2016). (JIBI/Solopos/Antara/M. Risyal Hidayat)
Bedah rumah bakal dilakukan Pemprov Jatim terhadap 234.000 rumah tidak layak huni (RTLH).
Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pemugaran 234.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga kurang mampu di wilayah ini. Kodam V/Brawijaya pun menyatakan komitmen membantu pencapaian target bedah rumah itu dengan mengerahkan bintara pembina desa (babinsa).
Langkah pembedahan atau pemugaran RTLH itu dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Targetnya 234.000 rumah tidak layak huni untuk rakyat kurang mampu dibangun di sini,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo seusai memberikan paparan dalam Rapat Pimpinan Kodam V/Brawijaya di Surabaya, Senin (1/2/2016).
Sejak 2009, kata dia, sebanyak 91.400 unit rumah tidak layak huni didirikan dan diharapkan akan semakin banyak dibangun untuk pengentasan kemiskinan. Menurut dia, RTLH merupakan salah satu program prioritas Pemprov Jatim bekerja sama dengan personel Kodam V/Brawijaya untuk mengentas masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan pembangunan rumah yang layak huni.
“Sinergitas sangat diperlukan antara Pemprov Jatim dan TNI/Polri, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk pemenuhan hak warga miskin mendapatkan bantuan,” ucapnya.
Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sumardi mengatakan prajuritnya tak akan pernah berhenti membantu dan mendukung Pemprov Jatim dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program RTLH. “Program ini melibatkan seluruh prajurit TNI yang ada di Kodam V/Brawijaya. Teknisnya nanti, ada data di Babinsa yang mengacu nama dan alamat masing-masing,” katanya.
Jenderal berbintang dua itu berpendapat, program tersebut akan terus dilanjutkan sampai seluruh masyarakat Jatim memiliki rumah layak huni. “Kami mengerahkan Babinsa untuk mendata mana saja rumah yang tidak layak huni dan layak menerima bantuan,” katanya.