SOLOPOS.COM - Sejumlah anggota eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menurunkan barang bawaan seusai turun dari Bus di pendopo kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2016). (JIBI/Antara Foto/Yusuf Nugroho)
Orang hilang Boyolali, Pemkab Boyolali tak beri jaminan pekerjaan anggota Gafatar setelah dipulangkan ke kampung halaman.
Solopos.com, BOYOLALI–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali tak bisa menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru saja dipulangkan ke kampung halaman, Minggu (31/1/2016).
Kendati demikian, Pemkab Boyolali akan berkonsultasi kepada Provinsi (Pemprov) Jateng untuk menyalurkan dana jaminan hidup (jadup) kepada anggota Gafatar dari APBD.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Purwanto, kepada Solopos.com, Minggu (31/1/20167). Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Solopos.com di penampungan anggota Gafatar di Asrama Haji Donohudan, sebanyak 39 anggota Gafatar asal Cepogo, Banyudono, Simo, dan Wonosegoro, dipulangkan pada Minggu. Sebelumnya, pada Sabtu (30/1/2016) Pemkab Boyolali juga sudah menjemput dan mengantar pulang 10 anggota Gafatar asal Klego dan Juwangi.
“Memang, begitu mereka pulang kami tidak bisa menjamin pekerjaan buat mereka. Tetapi, kami akan konsultasi dulu ke provinsi, bisa ndak kalau anggota Gafatar ini diberi bantuan dari alokasi jadup,” kata Purwanto.
Jadup yang mungkin bisa diberikan kepada anggota Gafatar setelah pulang ke kampung halaman tidak berupa uang tetapi beras seperti beras untuk warga miskin (raskin). “Bantuannya seperti raskin, beras sebanyak 15 kilogram per bulan. Itupun kalau diperbolehkan oleh provinsi karena sebenarnya jadup ini dialokasikan bagi korban bencana alam bukan bencana sosial,” kata dia.
Dinsosnakertrans juga bisa saja memprioritaskan mereka untuk mendapat pelatihan wirausaha sehingga bisa memiliki pekerjaan. Namun demikian, wacana ini baru bisa direalisasikan di 2016. “Pelatihan wirausaha sangat mungkin bahkan akan kami prioritaskan. Tapi mereka mau tidak? Mereka kan maunya pertanian. Hla di Boyolali mereka masih punya lahan atau tidak? Sama halnya jika mereka berminat untuk ikut program transmigrasi.”
Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Untung Rahardjo, menjelaskan Pemkab Boyolali sudah berkoordinasi dengan camat dan kepala desa terkait pemulangan anggota Gafatar, Minggu.
“Camat dan kades ini juga sudah koordinasi dengan lingkungan, dan warga bersedia menerima kembali anggota Gafatar,” kata Untung.
Untung juga mengakui puluhan anggota Gafatar asal Boyolali sudah tidak punya pekerjaan dan aset di Boyolali. Rata-rata mereka pulang kemudian menumpang di rumah sanak famili mereka. Oleh karena itu, setelah dipulangkan pemkab akan memantau para anggota Gafatar.
“Akan kami pantau mulai dari masalah ideologi mereka juga kondisi ekonomi mereka. Memang mereka saat ini dalam kondisi tidak punya pekerjaan. Nanti akan kami dalami lagi, seperti apa kehidupan mereka di Kalimantan,” papar Untung.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boyolali, Supamaharjo, juga menyebutkan pemkab tak bisa memberikan jaminan kerja bagi anggota Gafatar. “Wacananya adalah jadup dari dinas teknis di Dinsosnakertrans dan PMI,” kata dia.