SOLOPOS.COM - Ilustrasi keperawanan (Madamenoire.com)
Kisah unik kali ini datang dari Kota Uthukela, Afrika Selatan.
Solopos.com, UTHUKELA — Wali Kota Uthukela, Afrika Selatan, Dudu Mazibuko, memberikan beasiswa pendidikan kepada 16 gadis yang bisa mempertahankan keperawanannya.
Kebijakan unik Dudu Mazibuko tersebut, sehubungan dengan upaya penurunan tingkat pernikahan dini, yang selama ini membuat kebanyakan wanita di Afrika Selatan gagal dalam menyelesaikan pendidikan.
Lewat kebijakan pemberian beasiswa kepada gadis yang bisa mempertahankan keperawanannya ini, Dudu berharap Kaum Hawa di Afrika Selatan bisa fokus di pendidikan sehingga memiliki wawasan luas.
Dalam kesempatan wawancara di Radio Talk Afika Selatan 702, Dudu Mazibuko berkata,“Bagi kami, itu sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah menjaga diri dan Anda masih harus menjaga diri selama tiga tahun ke depan sampai Anda mendapatkan gelar atau sertifikat Anda.”
Sebagaimana Solopos.com kutip dari Nzherald, Jumat (29/1/2016), juru bicara Wali Kota Jabulani Mkhonza, wacana beasiswa pendidikan tersebut dirancang tahun ini dan telah diberikan kepada 16 gadis di Distrik Uthukela, bagian timur Provinsi KwaZulu-Natal.
Berdasarkan laporan Afrika Broadcasting Corporation, Departemen Pendidikan Afrika Selatan mencatat ada sekitar 20.000 kehamilan di antara anak perempuan dan wanita muda, di tingkat sekolah pada 2014. Keadaan tersebut dipandang memperihatinkan, lantaran tercatat pula kasus kehamilan di luar nikah, yang terjadi kepada 223 anak perempuan di tingkat sekolah dasar.
Lewat program beasiswa pendidikan ini pula, pemerintah Kota Uthukela berharap bisa menekan pertumbuhan penyakit menular karena pergaulan bebas. Sehubungan dengan itu, pemerintah setempat menerapkan tes keperawanan secara berkala untuk penerima beasiswa.
Kendati bertujuan baik, ternyata program beasiswa ini mendapat pertentangan dari kalangan aktivis budaya. Kalangan aktivis itu memandang, pemerintah setempat telah melunturkan adat istiadat masyarakat dengan melarang pernikahan anak perempuan di usia dini.
“Saya pikir niat Wali Kota benar, tapi apa yang kita tidak setujui dengan pemberian beasiswa untuk keperawanan ini,” kata Ketua Komisi Kesetaraan Gender Mfanozelwe Shozi. “Ada masalah soal diskriminasi atas dasar kehamilan, keperawanan, dan bahkan terhadap anak laki-laki. Ini akan berefek lebih jauh,” katanya.
Menurut Shozi, kalangan aktivis kesetaraan gender telah menyerukan pelarangan tes keperawanan di Afrika Selatan, lantaran menganggap tes tersebut sebagai bentuk pelanggaran kebudayaan. Mereka ingin mempertahankan tradisi yang menurut kalangan aktivis itu telah dimodernisasi dengan pembekalan wawasan soal kesehatan reproduksi dan penyakit HIVAIDS.