SOLOPOS.COM - Groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A.)
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipercepat belum dijelaskan secara detail oleh Presiden Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau membeberkan rincian detail proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipercepat pembangunnaya dengan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional 2016.
Jokowi berjanji rincian detail mengenai proses, kesesuaian biaya, dan target pelaksanaan proyek yang melibatkan BUMN Tiongkok tersebut akan disampaikan pekan depan. “Sekarang ini disiapkan, biar semuanya terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya, saat meresmikan Masjid Fatahillah Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/1/2016), dikutip dari Antara.
Pemerintah memasukkan 19 proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api di berbagai daerah sebagai proyek strategis nasional yang pelaksanaan pembangunannya perlu dipercepat. Ke-19 proyek itu tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Januari 2016.
Salah satu proyek yang dipercepat adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Melalui Instruksi Presiden No. 1/2016 tanggal 8 Januari 2016, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada para menteri kabinet kerja, pimpinan daerah dan kepala lembaga yang terkait untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Pada Kamis (21/1/2016), telah dilakukan ground breaking pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Kebun The Mandalawangi Maswati, Bandung Barat, Jawa Barat. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 140,9 kilometer tersebut nantinya akan menghubungkan empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar (Bandung).
Namun, belakangan muncul kabar diam-diam pihak Tiongkok meminta jaminan agar pemerintah Indonesia mengambil alih jika proyek itu sewaktu-waktu mangkrak. Namun, pihak Indonesia menolaknya. Baca juga: JK: Proyek Kereta Jakarta-Bandung Tak Dijamin Pemerintah, Sekalipun Mangkrak.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan megaproyek kereta cepat itu memiliki skema kerja sama bisnis antara korporasi (business to business). Karena itu, pemerintah tak berkewajiban memberi jaminan apapun, bahkan jika proyek mangkrak di tengah proses pembangunan.
“Dalam persetujuan sebelumnya tidak dibutuhkan jaminan karena B to B, itu investasi biasa,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (28/1/2016).
Dia menambahkan sama halnya dengan perjanjian investasi industri lain antara investor asing dengan badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah tak memperlakukan kontrak proyek bernilai hingga Rp72 triliun itu secara istimewa. Kesepakatan terkait penjaminan itupun sudah dibahas sejak memulai kerja sama antar investor Tiongkok dan konsorsium infrastruktur milik negara.