SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembinaan jukir atau juru parkir di Karanganyar, beberapa waktu lalu (Solopos.com-dok Kurniawan)
Penataan parkir Karanganyar, Pemkab Karanganyar menawari para jukir menjadi pegawai tenaga harian lepas Pemkab Karanganyar.
Solopos.com, KARANGANYAR–Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menawari para juru parkir (jukir) di Bumi Intanpari untuk menjadi pegawai Pemkab dengan status tenaga harian lepas (THL).
Jika mau, para jukir tersebut akan mendapatkan gaji sekitar Rp10 juta dalam setahun atau Rp900.000 per bulan. Tawaran tersebut disampaikan Bupati di hadapan 150 jukir saat kegiatan pembinaan jukir di Rumdin Bupati Karanganyar, Kamis (28/1/2016).
Syarat untuk menjadi pegawai Pemkab dengan status THL, para jukir harus menyetor 100 persen pendapatan parkir kepada pemerintah. Tapi tawaran tersebut disambut dingin para jukir. Mereka belum siap bekerja dengan sistem honor atau gaji.
“Aku iso nyawang, sampeyan ora usah ngomong, jawabanmu mesti emoh. Iya ta. Aku ki wong pinter kok,” ujar Yuli, panggilan akrabnya, disambut tawa dan tepuk tangan jukir. Tawaran kepada jukir untuk menjadi THL diklaim guna menertibkan administrasi.
Dia menjelaskan bila sistem jukir THL berjalan, setiap transaksi parkir pasti akan tercatat dan masuk kas daerah. Sebab jukir tidak punya kepentingan lagi dengan pendapatan parkir. Mereka hanya akan fokus kepada aspek keamanan, dan kenyamanan.
Yuli menerangkan honor pegawai THL Pemkab Karanganyar saat ini ditetapkan Rp1.050.000 per bulan. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp600.000. “Sebagian dari honor disisihkan untuk layanan program BPJS,” sambung dia.
Yuli meminta para jukir meningkatkan performa dalam pelayanan parkir, bila tidak mau menerima tawaran menjadi THL. Tujuannya supaya pengguna jasa parkir merasa puas.
“Rejeki kui nut batin, nut tumindake dewe. Aja mbunteti dalan rejekimu,” tambah dia.
Pelayanan yang baik dan jujur, menurut Yuli, akan membuka jalan rejeki dari Tuhan. Sedangkan Kapolres Karanganyar, AKBP Mahedi Surindra, melalui Kasat Sabhara, AKP Mardiyanto, menekankan tentang aspek keamanan dalam pengelolaan parkir.
Menurut dia, pengelola parkir harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan yang dijaga. Untuk mencegah aksi pencurian, sistem keamanan internal di area parkir harus dibentuk. “Polisi membantu pengamanan wilayah,” tutur Mardiyanto.
Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Agus Cipto Waluyo, menjelaskan pengelolaan parkir bukan semata pendapatan. Ada aspek penting lain yang menurut dia harus dilakukan, yaitu keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa parkir.