SOLOPOS.COM - Menkumham Yasonna H. Laoly (JIBI/Solopos/Antara)
Konflik Partai Golkar masih berlanjut.
Solopos.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melakukan pendekatan kepada kader Partai Golkar kubu Agung Laksono untuk mau bergabung dengan Aburizal Bakrie menyelenggarakan musyawarah nasional secara bersama-sama.
“Saya mengajak kubu Pak Agung, karena sahabat saya juga di sana, untuk merapatkan barisan agar Munaslub dapat terlaksana, dan membentuk kepengurusan yang baru,” kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta, Kamis (28/1/2016).
Yasonna menyebut Partai Golkar merupakan salah satu partai besar di Indonesia yang merupakan aset bangsa.
Yasonna menyebut Partai Golkar merupakan salah satu partai besar di Indonesia yang merupakan aset bangsa.
Sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2016 yang diktumnya menetapkan untuk mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tentang kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Riau.
“Kepengurusan yang disahkan kembali dengan SK ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Munas atau Munaslub sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan,” kata Yasonna membacakan surat keputusannya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono menegaskan Musyawarah Nasional Partai Golkar hanya boleh dipersiapkan dan dilakukan oleh Tim Transisi yang diketuai Jusuf Kalla.
“Mahkamah Partai telah bersidang dan menghasilkan keputusan tentang pembentukan Tim Transisi. Oleh karena itu tugas-tugas melaksanakan Munas harus dilakukan Tim Transisi,” ujar Agung Laksono.
Mantan Menko Kesra itu menyatakan tidak memercayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang kemungkinan diselenggarakan kubu Aburizal.
“Kami tidak percaya Munaslub. Kalau tidak ada niat macam-macam ya ikut saja Tim Transisi, sehingga kita menghasilkan keputusan yang betul-betul berdasarkan AD/ART,” ujar Agung Laksono.
Dia menekankan jika Munaslub tetap dilaksanakan kubu Aburizal, maka pihaknya enggan mengakuinya.