SOLOPOS.COM - Sekretaris BKD Boyolali, Siti Askariyah menunjukkan mesin presensi wajah untuk PNS Boyolali, Selasa (26/1/2016). (Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos)
Kinerja PNS Boyolali, BKD Boyolali masih mengkaji jumlah mesin presensi wajah untuk seluruh SKPD.
Solopos.com, BOYOLALI–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali saat ini masih mengkaji kebutuhan atau jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan menggunakan sistem presensi wajah.
BKD juga masih berkonsultasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk pengadaan alat atau mesin presensi wajah. “Kami masih mapping kebutuhan, termasuk mengkaji SKPD mana yang belum ada Internet dan belum ada kamera CCTV. Kami menargetkan kerangka acuan kerja [KAK] bisa selesai pertengahan Februari untuk mengetahui berapa jumlah SKPD yang akan menerapkan sistem presensi baru,” kata Sekretaris BKD Boyolali, Siti Askariyah, saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (27/1/2016).
Untuk pengadaan mesin presensi dan sistem pendukungnya, BKD menyerahkan sepenuhnya kepada ULP. Rencananya, sistem pengadaan mesin presensi menggunakan e-katalog. Sedangkan untuk pemasangan alatnya dengan penunjukan langsung.
Kepala ULP Boyolali, Insan Adi Asmono, menjelaskan saat ini ULP tengah membedah kembali rencana anggaran dari BKD untuk pengadaan alat presensi wajah.
“Awalnya, BKD merancang anggaran Rp1,5 miliar itu untuk 50 SKPD kali masing-masing Rp30 juta. Padahal, Rp30 juta itu dihitung dengan server, mesin, dan alat pendukung lainnya. Padahal server hanya butuh satu itu pun sekarang sudah ada di BKD,” kata Insan.
Masing-masing SKPD hanya butuh mesin presensi, dan sistem pendukung lainnya seperti kamera CCTV, bandwith, dan aplikasi. Anggaran dari BKD senilai Rp1,5 miliar, diperkirakan bisa membeli ratusan unit mesin presensi dan BKD sudah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk server dan komputer.
Oleh karena itu, jika anggaran itu dibelanjakan maksimal, maka presensi wajah tidak hanya diterapkan di SKPD sampai tingkat UPT bahkan bisa sampai ke sekolah-sekolah kecuali SMA/SMK.
“Berdasarkan data di e-katalog, nilai paling tinggi untuk mesin presensi wajah adalah Rp3,5 juta/unit.”
Seperti diketahui, tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali akan memberlakukan sistem presensi baru bagi pegawai negeri sipil (PNS), tahun ini.
Jika sebelumnya, masih ada sejumlah SKPD dan UPT yang menggunakan presensi jari (finger) bahkan presensi manual, tahun ini ada pergantian sistem menjadi presensi wajah. BKD sudah mempersiapkan anggaran Rp1,5 miliar untuk pengadaan mesin presensi wajah. Sebelum sistem itu diterapkan, BKD juga harus merekam wajah dan sidik jari setiap PNS. Presensi wajah dinilai sebagai sistem presensi termutakhir setelah presensi jari. Presensi jari dianggap mudah rusak. Sedangkan presensi wajah dinilai lebih aman karena tidak disentuh hanya memantulkan bayangan wajah pada layar yang ada di mesin presensi.