SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Solopos/Dok)
Pelatihan warga Solo, minimnya kuota peserta pelatihan mendapat kritikan dari sejumlah ketua LPMK di Solo.
Solopos.com, SOLO–Sejumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menyayangkan kegiatan pelatihan dan pemagangan yang diselenggarakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo. Dalam kegiatan itu, Dinsosnakertrans hanya menyediakan kuota peserta 20 orang untuk seluruh warga di Kota Bengawan.
Dalam pelatihan itu, Dinsosnakertrans Solo memberikan dua bidang pelatihan yakni kejuruan menjahit dan kejuruan otomotif. Masing-masing kejuruan menyediakan 10 kuota peserta.
Ketua LPMK Jagalan, Rasyidi, menyayangkan kuota peserta pelatihan itu hanya 20 orang dan itu untuk seluruh warga Kota Solo. Padahal, jumlah kelurahan di Solo ada 51. Ketika kuota itu dibagi per kelurahan satu juga tidak cukup.
Ketua LPMK Jagalan, Rasyidi, menyayangkan kuota peserta pelatihan itu hanya 20 orang dan itu untuk seluruh warga Kota Solo. Padahal, jumlah kelurahan di Solo ada 51. Ketika kuota itu dibagi per kelurahan satu juga tidak cukup.
Rasyidi menuturkan sebenarnya pengangguran di tingkat kelurahan itu banyak dan mereka membutuhkan pelatihan seperti itu. Namun, ketika kuota pelatihan dibatasi tentu akan membuat warga malas untuk mendaftar.
Dia mengaku tidak menginformasikan pelatihan itu kepada masyarakat secara intensif. Rasyidi justru takut ketika kegiatan tersebut diinformasikan kepada masyarakat dan banyak yang daftar, tetapi kuota habis atau tidak lolos seleksi. Tentu, akan membuat warga seperti diberi harapan palsu.
Sebenarnya, kata Rasyidi, manfaat pelatihan seperti itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, khususnya yang belum memiliki pekerjaan. Kegiatan tersebut juga untuk kemandirian ekonomi masyarakat dan berbasis ekonomi kerakyatan.
“Tahun lalu warga Jagalan juga tidak ada yang mengikuti kegiatan peltaihan dari Pemkot,” kata dia.
Ketua LPMK Pucangsawit, Antonius Sumardi, juga menuturkan hal yang sama. Mardi, sapaan akrabnya, juga enggan untuk menginformasikan kegiatan pelatihan itu kepada masyarakat secara luas. Dia takut jumlah masyarakat yang mendaftar tidak tertampung dengan kuota yang disediakan terlalu sedikit.
Mardi menambahkan seharusnya ketika Pemkot menyelenggarakan kegiatan pelatihan harus disesuaikan dengan indeks penduduk di setiap kelurahan. Dia lebih sepakat ketika peserta itu diambil atas rekomendasi kelurahan. Dan kuota peserta disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada.
Menurut dia, masyarakat yang mendaftar kegiatan pelatihan itu tentu berharap akan segera diterima dan dilatih. Tetapi, ketika warga sudah mendaftar dan dinyatakan tidak lolos seleksi tentu akan membuat warga kecewa. Akhirnya, LPMK yang akan menjadi sasaran keluhan masyarakat.
“Sebenarnya Pemkot bisa menganggarkan pelatihan itu dengan kuota yang banyak. Tetapi, mengapa tidak dianggarkan. Padahal kegiatan itu kan sangat bagus untuk kemandirian ekonomi masyarakat,” jelas dia kepada Solopos.com.
Kepala Dinsosnakertrans Solo, Sumartono Kardjo, mengatakan kegiatan pelatihan tersebut dibuka mulai tanggal 15 Januari hingga kuota 10 peserta per kejuruan terpenuhi. Dia mengaku jumlah kuota peserta kegiatan itu dari tahun ke tahun sama.
Menurut Martono, selama ini Pemkot kesulitan mencari peserta pelatihan. Biasanya, peserta pelatihan baru memenuhi kuota pada Agustus, sehingga program pelatihan baru dilaksanakan bulan itu.
Martono menambahkan sistem penerimaan peserta pelatihan memang diseleksi, namun hanya sebatas seleksi administrasi. Selain itu, peserta yang mendaftar dulu akan diprioritaskan.
“Selama ini kami sulit mencrai peserta, untuk itu jumlah quota peserta hanya 20 orang. Kalau pesertanya banyak tentu akan diusulkan lebih dari itu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftar kegiatan pelatihan itu,” jelas dia.