SOLOPOS.COM - Sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) Sungkur menumpuk pada Senin (9/2/2015). Sejak Sabtu (7/2/2015), petugas dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Klaten tak mengambil sampah ke TPS lantaran ada penutupan akses pembuangan sampah ke TPA Jomboran. (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Pengelolaan sampah Klaten, usulan tiap desa miliki TPS untuk atasi pembuangan sampah secara liar.
Solopos.com, KLATEN–Penjabat (Pj) Bupati Klaten, Jaka Sawaldi, mengusulkan ada tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di setiap desa. Hal itu dimaksudkan mengatasi masalah pembuangan sampah secara liar.
Jaka mengatakan salah satu solusi mengatasi persoalan sampah liar yakni terpenuhi TPS yang terjangkau di setiap wilayah. Tak hanya di tingkat kecamatan, pembuatan TPS dilakukan hingga ke tingkat desa. Melalui gelontoran dana desa serta alokasi dana desa yang diterima, setiap desa mampu mendirikan membangun TPS.
“Solusi untuk mengatasi permasalahan pembuangan sampah itu harus ada TPA [tempat pembuangan akhir] yang saat ini masih persiapan. Selain itu, ada TPS sehingga dari warga tidak membuang seenaknya. Sampah di buang ke TPS, DPU dan ESDM tinggal melakukan pengambilan,” kata dia saat ditemui di sela-sela meninjau tumpukan sampah Kali Krapyak, Desa Merbung, Klaten Selatan, Jumat (22/1/2016).
Jaka menjelaskan pemanfaatan dana desa untuk pembuatan TPS tak jadi soal. Dalam petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis, dana desa bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur termasuk pembuatan TPS.
Kabid Kebersihan dan Pertamanan DPU dan ESDM Klaten, M. Anwar Shodiq, mengatakan dari total 401 desa/kelurahan saat ini ada 170 TPS yang dilayani pembuangan sampahnya ke TPA. Pembuangan dari TPS tersebut dilayani menggunakan 17 truk sampah, enam kendaraan roda tiga, serta tujuh pikap. Shodiq menjelaskan armada yang ada terbatas guna melayani pembuangan seluruh sampah di Klaten. “Dalam sehari itu, armada yang ada membuang sampah ke TPA sebanyak dua kali,” urai dia.
Terkait rencana pembangunan TPA di Troketon, Pedan, Kepala DPU dan ESDM Klaten, Abdul Mursyid, menjelaskan mulai 2016 sudah ada proses persiapan sembari menunggu kepastian soal hibah teknologi pemrosesan sampah dari Jerman. Ia mengatakan dana Rp1,5 miliar sudah dianggarkan dan rencananya dimanfaatkan untuk pembuatan akses jalan serta bangunan kantor.
“Sebenarnya di Troketon itu bukan TPA, melainkan tempat pemrosesan sampah. Di sana, sampah yang masuk akan diolah sehingga dari pengolahan itu hanya sedikit sekali sampah yang terbuang,” urai dia.