Foto udara pusat semburan lumpur panas Lapindo, Porong Sidoarjo, Jawa Timur, dipublikasikan Kantor Berita Antara, Jumat (12/12/2014). Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kini membangun tanggul baru di di sekitar 73 titik tanggul yang jebol di Desa Kedungbendo. Langkah itu dilakukan untuk melindungi Desa Gempol Sari dan Kali Tengah dari pelebaran luapan lumpur panas tersebut. (JIBI/Solopos/Antara/Eric Ireng) Tampak atas semburan lumpur panas Lapindo, Jumat (12/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Eric Ireng)
Kamis, 21 Januari 2016 15:00 WIB Dini Hariyanti/JIBI/Bisnis Peristiwa Share :

LUMPUR LAPINDO
493 Korban Lumpur Lapindo Dapat Ganti Rumah

Lumpur Lapindo membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Pemerintah kini telah menyeragkan ganti rugi rumah kepada 493 korban.

Solopos.com, SURABAYA — Pemerintah Pusat dan daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Pemprov Jawa Timur, menyerahkan 493 sertifikat rumah kepada warga yang terdampak atau korban semburan lumpur Lapindo (lumpur Sidoarjo).

Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo mengatakan penyelesaian sertifikat ganti rugi rumah tersebut termasuk cepat hanya butuh dua pekan. Pasalnya, 493 berkas tersebut sudah dilengkapi terlebih dulu oleh pemilik. Penyerahan, imbuhnya, diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Rabu (20/1/2016).

Secara simbolis diberikan kepada sepuluh warga dengan luas tanah yang berbeda-beda. “Begitu masyarakat meminta sertifikat, Kementerian langsung bereaksi dua minggu bisa diselesaikan. Ini luar biasa,” ujar Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo dalam siaran pers, Kamis (21/1/2016).

Ferry Mursyidan menyatakan warga terdampak lumpur Lapindo Sidoarjo harus diberikan kepastian dengan sertifikat tanah. Jangan sampai tinggal di perumahan ini, namun sertifikat tanahnya tidak ada. “Hal tersebut menambah keresahan masyarakat,” katanya.

Percepatan penyelesaian tanah dalam waktu dua pekan tidak lepas dari peran kantor wilayah (kanwil) dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Begitu ada permasalahan, Ferry meminta kepada kanwil untuk melaporkan posisi permasalahannya. Ferry juga meminta masyarakat untuk bersabar dalam menunggu proses penyelesaian sertifikat yang sudah menjadi hak mereka.

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…