SOLOPOS.COM - Kegiatan belajar di salah satu SD di Solo. (Dok./JIBI/Solopos)
Pendidikan Jateng yakni terkait program lima hari sekolah tak wajib diterapkan.
Solopos.com, SOLO – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Tengah menegaskan tidak akan memaksa sekolah-sekolah untuk segera menerapkan 5 hari sekolah.
Kepala Disdik Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto, mengemukakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah No. 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Jateng, yakni pelaksanaan 5 hari sekolah, sifatnya memang tidak wajib.
“Sekolah yang siap ya silakan melaksanakan [5 hari sekolah], tapi bagi yang belum ya siap-siap, sementara yang tidak siap ya tidak dipaksa,” ujar Nur Hadi ketika ditemui wartawan di SMP Negeri (SMPN) 20 Solo, Kamis (14/1/2016).
Untuk diketahui, kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) bakal resmi dilimpahkan dari pemerintah tingkat kabupaten/kota ke pemerintah tingkat provinsi 2017 mendatang.
Nur Hadi menyatakan pihaknya tidak akan mewajibkan sekolah menerapkan 5 hari sekolah tersebut bagi sekolah yang memang tidak ingin menerapkannya. “Ya kalau memang tidak siap atau tidak menerapkan ya tidak apa-apa, kami tidak akan memaksa,” tandasnya.
Nur Hadi menyatakan, program 5 hari sekolah pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup bagi para siswa.
“Ya kualitas hidup kan tidak hanya didapatkan dari sekolah. Dengan 5 hari sekolah, akan ada 2 hati, misal Sabtu-Minggu yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup tersebut, seperti mengasah softskill dan sebagainya,” terangnya.
Sementara terkait persiapan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, Nur Hadi menyatakan, sejauh ini prosesnya terus berjalan.
Hal itu diamini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Etty Retnowati. Etty menyatakan, sejauh ini persiapan pelimpahan berjalan tanpa ada kendala berarti.