SOLOPOS.COM - Pengunjung berjalan di kolam penampungan lumpur Lapindo yang mengeras dekat pusat semburan, di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (12/03). Luberan lumpur itu telah menggusur warga setempat, sementara persoalan ganti rugi tak kunjung tuntas. (Wahyu Darmawan/JIBI/Bisnis)
Lumpur Lapindo yang menyembur di kawasan Sidoarjo masih menyisakan masalah.
Solopos.com, JAKARTA – Sekitar 70 berkas korban lumpur Lapindo masih bersengketa dan belum mendapatkan ganti rugi meski hampir 10 tahun berlalu sejak lumpur menyembur di Sidoarjo.
“Dari Rp783 miliar dana antisipasi itu tinggal satu persen lagi yang belum,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono seusai rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait PDAM di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Ia menuturkan sengketa tersebut terkait antara tanah kering dan lahan basah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Saat ini masih terus diproses baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. “Pokoknya ini diselesaikan, tidak ada batas waktunya,” tambah Basuki.
Terkait rencana pengeboran sumur gas PT Lapindo, urai Basuki, merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta SKK Migas.
Upaya pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 ini diawali dengan “Drill Site Preparation” (DSP) atau pengurukan dan pemadatan tanah di sekitar titik sumur untuk selanjutnya dilakukan pengeboran sumur gas yang baru.
Pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak 2012 lalu. Namun, kegiatan pengeboran tak kunjung bisa dilakukan karena ada penolakan sekelompok warga dari Desa Kedung Banteng dan Banjar Asri.
Di sisi lain, warga mengaku trauma dengan peristiwa lumpur panas sumur Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo yang menyembur mulai 29 Mei 2006 lalu. Semburan lumpur itu menenggelamkan ribuan rumah, sarana, dan prasarana umum serta sejumlah infrastruktur.