SOLOPOS.COM - Para pendukung Partai Golkar hasil Munas Bali melakukan sujud syukur bersama seusai sidang putusan terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar di PTUN Jakarta, Senin(18/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Konflik internal Partai Golkar belum juga menemukan titik temu meskipun Ical dan Agung Laksono telah dipanggil Presiden ke Istana.
Solopos.com, JAKARTA — Konflik internal Partai Golkar belum menemukan titik temu. Partai itu dinilai tidak mungkin melakukan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) atau munas bersama yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono.
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, mengatakan pihaknya tidak mungkin menggelar munaslub bersama karena tidak ada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang menginginkan hal tersebut. “Tidak mungkin [menggelar Munaslub], karena tidak ada daerah yang mau,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Aburizal menuturkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak lagi mengenal munas bersama. Apalagi, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol sudah dicabut.
Menurutnya, saat ini Partai Golkar hanya mengenal Munaslub yang harus mendapat persetujuan dari 2/3 Dewan Pimpinan Daerah tingkat I. Tidak diselenggarakannya Munaslub juga dilakukan untuk menghormati AD/ART yang telah disusun.
“Munaslub hanya dapat dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari 34 DPD tingkat I. Artinya harus mendapat persetujuan dari 24 DPD tingkat I,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ical juga menyebutkan pada Desember 2014 sebenarnya ada tiga kesepakatan antara kubu Aburizal dengan kubu Agung Laksono, yakni menghormati proses hukum. Yang menang mengajak yang kalah, dan yang kalah menghormati yang menang, serta tidak membentuk partai politik baru.
“Berdasarkan kesepakatan itu, maka yang kami ambil tentu mengajak kepada semua kader Partai Golkar untuk bersama membesarkan Golkar ke depan,” ucapnya.