SOLOPOS.COM - Tokoh Golkar tanggapi Munas Jakarta, Minggu (7/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)
Konflik internal Partai Golkar terbawa ke DPR, termasuk pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR.
Solopos.com, JAKARTA — Politikus Partai Golkar kubu Munas Bali, Ade Komarudin, akhirnya dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri setelah terungkapnya skandal “papa minta saham”. Pelantikan Ade diwarnai hujan interupsi dan penolakan dari sebagian anggota DPR.
Pelantikan tersebut dilangsungkan sebelum dimulainya sidang paripurna ke-16 pada Senin (11/1/2016). Sebelumnya,beberapa pihak menolak dilantiknya Ade Komarudin lantaran tidak adanya status legal kepengurusan Partai Golkar. Beberapa anggota DPR fraksi Golkar yang berada di kubu Agung Laksono juga menolak pelantikan tersebut.
Di tengah perdebatan keras, anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, bahkan maju ke mimbar di depan ruang sidang paripurna. Sempat diminta untuk turun, Ruhut berbicara keras mengkritik pelantikan itu.
“Jangan matikan mikrofonnya! Malulah sama rakyat, kita ini ribut terus, kita serahkan semua pada Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, untuk memimpin DPR. Kita percayakan pada mereka, kenapa tergesa-gesa pilih ketua DPR? Biarkan mereka bekerja, apalagi saat ini kawan kita di PDIP lagi rakernas,” kata Ruhut di mimbar.
Namun, Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan pemimpin DPR lainnya tetap melangsungkan pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR. Perdebatan ini menjadi ujung dari konflik internal Partai Golkar yang saat ini belum memiliki kepengurusan yang diakui semua pihak. Hal ini terkait pencabutan SK Menkumham tentang pengesahan pengurus Partai Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Jhonny G Plate menegaskan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) menyepakati akan melantik Ade Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto, dalam Rapat Paripurna DPR hari ini.
“Pandangan fraksi-fraksi dalam Rapat Bamus tidak ada yang menolak dan dalam Rapat Paripurna akan melantik ketua DPR yang baru,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan semua fraksi sepakat bahwa proses pelantikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR harus dilanjutkan dengan melihat berbagai macam pertimbangan. Hal itu menurut dia seperti pertimbangan asas-asas formal, prosedur formal, dan kebutuhan untuk mengisi pimpinan DPR agar kinerja lembaga tersebut bisa berjalan.
“Kebutuhan untuk mengisi pimpinan DPR agar kinerja lembaga ini bisa berjalan dan memenuhi harapan publik,” ujarnya. Dia menjelaskan keputusan itu sudah sesuai dengan Pasal 87 ayat 4 UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD karena Partai Golkar mengusulkan satu nama sebagai ketua DPR yaitu Ade Komarudin.
“Surat Golkar Munas Jakarta tidak dibahas karena tadi dibacakan hasil rapat pimpinan yang dimasukkan sebagai pertimbangan adalah surat yang disampaikan Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dengan Sekjen Idrus Marham,” katanya.
Selain itu dia menjelaskan, Rapat Bamus DPR juga memutuskan Plt Ketua DPR yang akan membacakan pidato pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2015-2016.