SOLOPOS.COM - Agung Laksono (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Konflik internal Partai Golkar yang merembet ke DPR dinilai hanya bisa diselesaikan melalui munas bersama.
Solopos.com, JAKARTA — Musyawarah Nasional (Munas) Bersama Partai Golkar dinilai menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan terkait tidak adanya kepengurasan partai tersebut yang diakui oleh pemerintah.
Pimpinan Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, mengatakan saat ini terjadi kekosongan kepemimpinan yang resmi di Partai Golkar. Hal itu kemudian menyebabkan Partai Golkar kesulitan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“Saat ini, Munas Ancol dicabut dan Munas Bali tidak disahkan, sedangkan Munas Riau sudah habis masa berlakunya. Ini tentu akan menyulitkan kehidupan partai dalam berkontribusi kepada negara,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Agung Laksono menuturkan Partai Golkar sebenarnya dapat mengatasi kekosongan kepemimpinan yang sah tersebut dengan memanfaatkan Mahkamah Partai Golkar. Pasalnya, Mahkamah Partai tersebut diakui dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkum-HAM) yang terpisah dengen kepengurusan lainnya.
Menurutnya, Mahkamah Partai Golkar harus segera melakukan persidangan untuk menghasilkan keputusan yang dapat menjadi acuan bagi kader partai. Mahkamah dapat mengeluarkan keputusan yang menjadi dasar bagi kader untuk menyelesaikan konflik internal Golkar.
Agung juga menyebut munas bersama dengan kepanitiaan bersama menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan kekosongan tersebut dengan cepat. Dia pun berharap kubu Aburizal Bakrie (Ical) mau bekerja sama menyelesaikan konflik tersebut dengan menyelenggarakan munas bersama. “Kalau bisa munas bersama dilakukan dalam satu atau dua bulan mendatang, sehingga dapat bekerja dengan elemen dari partai politik lain dalam membangun negeri ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Agung menyampaikan harapannya agar munas bersama nanti dapat dilakukan dengan demokratis, transparan, dan adil. Dia pun berharap tidak ada pembatasan dalam proses pencalonan Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas bersama.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Agung, Presiden sama sekali tidak memberikan saran, karena tidak ingin ikut campur dalam persoalan di internal Partai Golkar. “Beliau mendengarkan apa yang kami sampaikan secara cermat. Beliau sangat setuju dan mendukung usulan yang kami sampaikan untuk menyelesaikan persoalan Golkar,” ucapnya.