SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (4/1/2016). (Setkab.go.id)
Reshuffle kabinet Jokowi-JK masih belum pasti. Diyakini, ini merupakan sikap Jokowi menghadapi tekanan.
Solopos.com, JAKARTA — Drama reshuffle kabinet Jokowi-JK sepertinya sudah sampai di ujung saat rumor masuknya dua politikus PAN dan terpentalnya beberapa nama menteri. Namun, hal itu belum berakhir dan Presiden Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda kepastian perombakan menteri.
Pengamat politik dari Poltracking, Hanta Yudha, menyebut hal itu sebagai pola Presiden Jokowi saat banyak pihak menekannya melakukan reshuffle. Sejak akhir 2015 lalu, beberapa partai politik terlihat mendesak agar reshuffle segera dilakukan dengan berbagai alasan.
“Saya baca pola Pak Jokowi, makin ditekan, malah makin ditunda. Ada empat kelompok, salah satunya yang merasa belum cukup, seperti PDIP, yang mendesak reshuffle, salah satunya dengan mengevaluasi menteri-menteri,” kata Hanta dalam dialog di Metro TV, Minggu (10/1/2016) petang.
PDIP memang gencar terlibat dalam mengkritik menteri-menteri non-parpol, khususnya Menteri BUMN Rini Soemarno. Di DPR, Fraksi PDIP menjadi motor dalam Pansus Pelindo II yang menelurkan rekomendasi pencopotan Rini Soemarno. Terakhir, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik BUMN dalam pidatonya di pembukaan Rakernas PDIP 2016 hari ini.
Selain PDIP, beberapa partai kini berkepentingan dengan reshuffle. Terlebih, hal ini kian mengemuka setelah PAN merapat ke koalisi pemerintah. Belum lagi isu merapatnya PKS dan Partai Golkar yang memanaskan reshuffle.
“Semakin terdesak, semakin tidak ada yang dominan dalam koalisi. Semua ini menunjukkan Jokowi tidak lagi tergantung pada satu kekuatan, setidaknya PDIP tidak lagi dominan. Tanpa PDIP, Presiden dapat dukungan,” kata Hanta.
Namun, kata Hanta Yudha, manuver Jokowi ini bisa menimbulkan konflik baru meskipun mampu meredam dominasi PDIP. “Konflik politik akan terus terjadi. Tapi mudah-mudahan reshuffle ini berbasis kinerja. Tapi kalau hanya memenuhi keinginan parpol, misalnya PAN ingin ini, ya tidak perlu dilakukan,” katanya.