SOLOPOS.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sambutan pada acara ramah tamah Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Rabu (8/4/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Rakernas PDIP 2016 kembali menegaskan sikap politik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri, terutama terhadap pengelolaan BUMN.
Solopos.com, JAKARTA — Mantan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan pentingnya peran BUMN kepada Pemerintah dalam sambutan Rakernas PDIP 2016, Minggu (10/1/2016). Dirinya mengatakan agar pemerintah tidak memperlakukan BUMN seperti koorporasi swasta.
Megawati mengatakan akan pentingnya perannya BUMN, sebagai salah satu sektor perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan BUMN selaku alat negara yang mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Baca: Di Depan Rini Soemarno, Jokowi Sindir Kinerja BUMN.
“Saya harus ingatkan kepanjangan dari BUMN, badan usaha milik negara, milik negara, merupakan sektor perekonomian yang mampu meningkatkan kemakmuran rakyat,” tegasnya sambil mengulang-ulang kalimat “milik negara”.
Dirinya juga mengungkapkan fakta yang terjadi terhadap BUMN. “Namun faktanya, saat ini BUMN diperlakukan layaknya koorperasi swasta yang mengedepankan dengan pendekatan bisnis semata. Seperti yang sering didengungkan bussiness to bussiness,” ungkapnya.
Ketua umum PDIP itu juga menuturkan bahwa partainya memberikan perhatian khusus melalui fraksi di DPR guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui sebuah perubahan Undang-Undang (UU) BUMN ini. “Demikian halnya ketika DPR memutuskan untuk menggunakan hak dewan, bukannya hak Ibu Mega melalui pembentukan Pansus Angket Pelindo II. Pansus ini diyakini sebagai pintu masuk tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi.”
Dalam sambutannya, dirinya juga tuturkan bahwa PDIP yakin jika BUMN dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan negara. Baca juga: Jokowi-Megawati Kompak Bicara “Konsep Jangka Panjang”, Sinyal Kembalinya GBHN?
Selain itu, PDIP meminta agar BUMN juga harus dikembalikan sebagai alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui fungsi redistributif, membuka akses permodalan, dan meningkatkan produktifitas rakyat. Hal itu dinyatakan sebagai sikap PDIP yang ditunjukkan dalam Kongres IV PDIP 2015.