SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Gunungkidul Suharno saat membukukan tanda tangan dalam dokumen pengesahan APBD 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (25/11/2015). (JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)
Kinerja DPRD Gunungkidul setahun ke depan masih akan dibahas
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Anggota DPRD Gunungkidul belum memiliki jadwal pasti kegiatan yang akan dilakukan selama setahun ke depan. Rapat Badan Musyawarah rencananya baru digelar pada pertengahan bulan ini, salah satunya guna membahas target yang akan dicapai di tahun ini.
Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mengakui, belum memiliki agenda kegiatan di 2016. Meski belum ada kegiatan yang signifikan, ia menampik jika dewan hanya bersantai-santai saja. saat ini, tugas yang dilakukan lebih mengedepankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Jangan salah, para anggota tetap bekerja. Misalnya Komisi B melakukan sidak untuk melihat retribusi wisata, sedang Komisi C melihat-lihat pembangunan fisik yang ada di pemkab,” kata Suharno kepada Harian Jogja, Jumat (8/1/2016).
Untuk mengisi jadwal kegiatan selama setahun ke depan, Suharno mengaku sudah melakukan koordinasi dengan dengan Kesekretariatan Dewan untuk menjadwalkan rapat Banmus. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan di minggu depan, tepatnya Selasa (12/1/2016).
“Dalam rapat banmus ini akan diagendakan berbagai kegiatan selama setahun ke depan. Mulai dari pembasan Rancangan Peraturan Daerah hingga malah kunjungan kerja,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih jauh dikatakan Suharno, kinerja dewan di 2015 lebih baik ketimbang capaian di 2014. Namun demikian, prestasi ini bukan menjadi tolok ukur pasti, karena ia berjanji akan terus meningkatkan kinerja demi terciptanya pembangunan yang lebih baik lagi.
“Kalau dari perda hasilnya memang ada peningkatan, tapi itu tak lantas menjadi acuan. Kalau bisa, dari tahun ke tahun kinerja yang ditunjukkan harus bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Sekretaris DPRD Gunungkidul Tudjuh Prijono membenarkan bahwa dewan belum memiliki agenda resmi. Namun kondisi ini tak lantas membuat para anggota tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
“Meski tidak datang ke kantor, mereka [anggota dewan] bisa melakukan kegiatan pengawasan atau menyerap aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.