SOLOPOS.COM - Aktivitas industi rumahan tempe di Perumnas Manisrejo, Kota Madiun, Kamis (27/8/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Siswowidodo)
Pengrajin tahu dan tempe di DIY siap menyerap kedelai lokal
Harianjogja.com, JOGJA-Pengrajin tahu tempe siap jika Pemerintah Pusat mewajibkan importir menyerap kedelai lokal. Namun, syaratnya pemerintah harus konsisten memenuhi kebutuhan kedelai lokal.
“Sebenarnya kita siap. Bangga kalau pakai kedelai lokal. Tapi apakah barangnya itu ada?” tegas salah satu pengrajin tahu tempe Arifin Saputra di rumah produksinya Dusun Krajak, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Rabu (6/1/2016).
Konsistensi pemerintah tidak semata pada suplai barang tetapi juga pada harga komoditas. Saat ini, lanjut Arifin, kedelai impor yang ia datangkan dari Amerika seharga Rp7.300 per kg sementara kedelai lokal Rp7.500. Rp200 lebih mahal dibandingkan kedelai impor.
Buliran kedelai impor juga lebih besar sehingga menguntungkan pengrajin untuk membuat tempe. “Kedelai lokal itu kalau sudah jadi cenderung lembek tapi kalau impor bisa keras,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe (Primkopti) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tri Harjono pesimistis aturan wajib serap kedelai lokal tersebut bisa berjalan. Pasalnya, melihat produksi kedelai baik secara nasional maupun regional sangatlah terbatas.
“Kebutuhan [kedelai] DIY 1.500 ton per bulan. Kira-kira masih sama dengan sepuluh tahun lalu. Satu kali panen hanya 500 ton. Setahun rata-rata panen dua kali, panenan pertama untuk bibit, panenan kedua untuk produksi,” paparnya.
Di Gunungkidul, Primkopti sudah mengerahkan para pengrajin tahu tempe untuk menggunakan kedelai lokal. Hal ini dikarenakan luasan lahan kedelai terbesar terletak di kabupaten Gunungkidul.
Data Dinas Pertanian DIY menyebut total produksi kedelai DIY selama 2015 mencapai 18.647 ton yang berasal dari lahan kedelai seluas 13.948 hektar.
Namun Tri mengatakan, dari puluhan ribu ton produksi kedelai tersebut, realisasinya petani enggan menjual kedelai secara keseluruhan. “Ada yang sengaja di simpan. Di tahan dulu sehingga membuat stoknya tetap kurang,” ungkapnya.
Selain itu, sebagian besar pengrajin tahu tempe memilih menggunakan kedelai impor yang dirasa lebih menguntungkan.
Pemerintah Pusat perlu mengaji ulang aturan wajib serap kedelai lokal tersebut. Pemerintah perlu melihat kemampuan pengadaan stok yang ditunjang dari segi iklim Indonesia.