SOLOPOS.COM - Seskab Pramono Anung menjawab wartawan di halaman kantor Bupati OKI, Sumsel, Kamis (29/10/2015). (Setkab.go.id)
Reshuffle kabinet Jokowi-JK memanas sejak munculnya rapor menteri/kementerian yang dibuat Kementerian PAN-RB.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mendelegasikan kewenangannya untuk mengevaluasi kinerja menteri anggota Kabinet Kerja kepada siapapun. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan evaluasi kinerja mengeri adalah salah satu hak prerogatif Presiden.
Hak tersebut juga tidak bisa dilakukan oleh pihak lain dengan alasan apapun. “Presiden menyampaikan bahwa beliau tidak pernah mendelegasikan hal yang berkaitan dengan hal tersebut [evaluasi kinerja menteri] kepada siapapun,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Pramono Anung menuturkan dalam melakukan evaluasi kinerja menteri, Presiden Jokowi hanya akan berkonsultasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dengan begitu, tidak ada kewajiban bagi pihak manapun untuk melakukan evaluasi tersebut, termasuk oleh menteri di Kabinet Kerja.
Menurutnya, publikasi penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga negara merupakan kreatifitas dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi.
“Maka seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa publikasi penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menurut saya adalah kreativitas Menteri Yuddy,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kementerian PAN-RB melansir hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga negara sepanjang 2015. Penilaian tersebut, kata Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, bukan untuk menilai kinerja menteri, tetapi untuk menilai institusi pemerintahan sesuai dengan aturan.