SOLOPOS.COM - Empat dari lima pimpinan KPK terpilih (depan, kiri ke kanan) Irjen Pol. Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad Syarif mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015). Paripurna tersebut mengesahkan lima pimpinan KPK terpilih seusai menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. (JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak)
Seleksi Pimpinan KPK telah rampung dan hari ini lima pimpinan terpilih dilantik.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pindana korupsi.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus meminta untuk mempercepat pelantikan pimpinan baru KPK, agar tidak ada kekosongan dan keraguan dalam pemberantasan korupsi.
“Tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Meskipun sudah memasuki akhir tahun, mereka tetap harus segera beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan prosedur yang ada di KPK,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/12/2015).
Pramono menuturkan Presiden juga berharap pimpinan baru KPK dapat menjawab kritik masyarakat dengan kinerja yang baik. Pasalnya, selama ini pemerintah telah menunjukkan dukungan penuhnya dengan meminta masyarakat tidak langsung menilai kinerja pimpinan KPK.
Seperti diketahui, lima pimpinan baru KPK akan mengucapkan sumpah janji jabatannya di hadapan Presiden hari ini di Istana Negara.
Kelima pimpinan baru KPK tersebut adalah Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Saut Situmorang, Irjen Pol Basaria Panjaitan, dan Laode Muhammad Syarif.
Sebelumnya, Presiden meminta agar seluruh masyarakat memberi kesempatan kepada semuanya untuk bekerja terlebih dahulu. Pasalnya, lima orang pimpinan KPK yang baru dipilih DPR saat ini belum dapat bekerja, karena belum dilantik oleh Presiden.
Menurutnya, masyarakat nantinya dapat menyampaikan kritik dan saran kepada lima orang pimpinan baru KPK tersebut. Dengan begitu, pengawasan terhadap lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Mereka belum bekerja, jadi jangan dikomentari dulu. Kalau sudah bekerja,mnanti publik dapat menyampaikan kritik dan sarannya,” ujarnya.
Presiden juga mengakui masih ada pihak-pihak yang ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.