SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
FRI ingin memberikan kritikan dan masukan untuk pemerintahan Jokowi.
Harianjogja.com, SLEMAN – Forum Rektor Indonesia (FRI) akan menggelar acara konferensi mengangkat tema Revolusi Mental untuk Memperkokoh Karakter Bangsa pada Januari 2016 mendatang. Lewat tema ini FRI ingin memberikan kritikan dan masukan untuk pemerintahan Jokowi.
Ketua FRI, Profesor Rochmat Wahab mengatakan acara konferensi memang masih lama digelar namun pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pemikiran. Khususnya pemikiran dan konsep-konsep baru untuk menyempurnakan hal-hal yang masih kurang di pemerintahan saat ini.
“Kami juga ingin memikirkan pencegahan terjadinya hal-hal yang merugikan bangsa di masa depan. Karena kami melihat, lemahnya karakter bangsa telah menimbulkan berbagai masalah berat,” ujar Rochmat di Kampus UNY, Kamis (17/12/2015).
Rochmat menambahkan ilmu bukan lagi menjadi hal utama, karena yang lebih penting adalah moralitas. Jika persoalan karakter dapat diselesaikan, dia yakin Indonesia memiliki kemampuan kuat untuk memberantas segala persoalan dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi perkembangan zaman global.
“Kami pun memberikan apresiasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Bagaimana pemerintahan baru dengan kabinetnya sekarang ini mengawal proses revolusi mental. Apa memang sudah dilakukan, sudah sampai mana, dan kalau belum apa yang harus dilakukan,” jelas Rektor UNY itu.
Rochmat mengaku akan membentuk empat komite untuk memberikan masukan pada pemerintah, yakni bidang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Kemaritiman, Riset dan Pendidikan Nilai.
“Penting bagi kami untuk megusulkan GBHN. Sebab saat ini hampir tidak terlihat pembangunan yang dijalankan karena kepemimpinan yang berbeda-beda. Pemimpin beda, kebijakannya beda. Padahal seharusnya pemimpin beda pembangunan tetap berjalan sesuai GBHN,” jelas Rochmat.
Konferensi yang rencananya digelar 29 – 30 Januari 2016 ini akan diikuti 4.000 perguruan tinggi di Indonesia. Rekomendasi dalam konferensi ini nantinya akan diberikan dan menjadi masukan bagi pemerintah, tidak hanya presiden tapi juga bagi para anggota DPR.
