SOLOPOS.COM - Fungsionaris Partai Golkar didampingi Akbar Tanjung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat (24/7/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Nurdin Jafar)
Pencatutan nama Jokowi-JK mendorong pengunduran diri Setya Novanto. Golkar pun menyiapkan calon pengganti.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Fadel Muhammad, menegaskan setidaknya ada empat syarat untuk menjadi calon pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Salah satunya adalah hak prerogatif Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie (Ical).
Menurutnya, keempat syarat itu adalah kader yang masuk nominasi dalam kepengurusan DPP, tingkat perolehan suara di daerah pemilihan yang tinggi, dan didukung oleh pengalaman kader serta hak prerogatif Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie (ARB).
Selain hak prerogatif Ketum Golkar, ujar Fadel, penentuan kursi pimpinan DPR akan dibahas dalam pleno dari tingkat DPP sampai DPD tingkat II, ujarnya. “Pak ARB yang akan menentukan kapan rapat pleno itu,” ujarnya. Namun demikian, dia menegaskan bahwa yang jelas berbicara soal calon pengganti ketua DPR, harus kembali ke aturan.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), Agun Gunandjar, mengatakan tidak perlu ada kocok ulang kepemimpinan di tubuh DPR terkait mundurnya Setya Novanto sebagai ketua DPR. “Ini kesempatan bagi DPR, khususnya Fraksi Golkar, untuk intropeksi diri dan belajar dari pengalaman dalam menentukan pemimpinnya pengganti Setya Novanto,” kata Agun Gunandjar.
Menurut Agun, mekanisme pemilihan pimpinan pengganti Setya Novanto juga harus punya landasan kuat. Apalagi, kata Agun, Ketua DPR itu harus punya kemampuan komunikasi politik yang sudah terlatih sehingga tak ada hambatan ketika berbicara dengan fraksi-fraksi di DPR.
Ketika ditanya apakah di Golkar memiliki figur yang memenuhi kriteria itu, Agun menyebutkan sejumlah nama seperti Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Fadel Muhammad, dan Azis Syamsudin.