Jateng
Senin, 14 Desember 2015 - 05:00 WIB

PILKADA SERENTAK : KPU Jateng Akui Partisipasi Masyarakat Tak Sesuai Target

Redaksi Solopos.com  /  Rini Yustiningsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Meme pilkada 2015 (Twitter.com/@BarefKDI15_)

Pilkada serentak, tahap pencoblosan telah selesai.

Kanalsemarang.com. SEMARANG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengakui tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015 di 21 kabupaten/kota tidak sampai 77,5%.

Advertisement

Sebelumnya, KPU Jawa Tengah (Jateng) telah mantargetkan angka partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 9 Desember 2015 sebesar 77,55%.

“Kami perkirakan angka parisipasi masyarakat pada pilkada serentak di 21 kabupaten/kota paling banter 70 persen,” kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo kepada kanalsemarang.com, Jumat (11/12/2015).

Penyebabnya, menurut dia, bukan karena KUP kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat sebenarnya sudah mengetahui pilkada serentak 9 Desember 2015. “Dari hasil kunjungan KPU di daerah-daerah, masyarakat sudah mengetahui pilkada serentak,” imbuhnya.
Rendahnya angka partisipasi masyarakat, ujar Joko, karena banyak masyarakat yang boro atau bekerja di luar daerah, tidak pulang ke daerah masing-masing pada hari H coblosan pemilihan kepala daerah (pilkada). Padahal mereka telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah asalnya. Bila tidak pulang, maka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Advertisement

Berbeda pada coblosan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden yang bisa mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) di luar daerah asalnya. ”Kendati pemerintah telah menetapkan hari libur nasional pada hari coblosan pilkada, tapi tidak banyak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Joko menambahkan meski angka partisipasi tidak mencapai target 77,5%, tetapi secara kualitas pelaksanaan pilkada serentak 2015 mengalami peningkatan. Di mana masyarakat tidak lagi tergoda dengan praktik money politics untuk memilih calon tertentu. Bahkan bila mendapatkan uang dikembalikan atau dilaporkan ke penyelenggara pilkada.

”Masyarakat berani menolak politik uang. Ini sangat menggemberikan,” tandas mantan Ketua KPU Wonogiri ini. Mengenai tahapan proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pilkada serentak, Joko menyebutkan rekapitulasi di tingkat panitia pemungutan kecamatan (PPK) 10-16 Desember.
”Sedangkan rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota pada 17-19 Desember mendatang,” pungkasnya.

Advertisement

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilahan Umum (Bawaslu) Jateng Teguh Purnomo menyatakan rendahnya tingkat partisipasi karena pendataan pemilih yang buruk. ”Pantauan di beberapa TPS tingkat kehadiran masyarakat rata-rata sekitar 60 persen sampai 70 persen,” ujar dia.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif