SOLOPOS.COM - Penyandang difabel memasukkan surat suara ke dalam kota seusai menggunakan hak suaranya di TPS 9, Kerten, Laweyan, Solo, Rabu (9/12/2015). Jumlah warga yang terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut sejumlah 344 orang. (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Hasil pilkada Solo, tingkat partisipasi penyandang difabel jauh dari partisipasi pemilih secara umum.
Solopos.com, SOLO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo membukukan tingkat partisipasi kaum disabilitas sebesar 38,25% di Pilkada 2015. Angka tersebut jauh dari tingkat partisipasi pemilih secara umum di Solo yakni 73,65%.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, hanya 415 warga difabel yang menggunakan hak pilih dari total 1.085 difabel yang tercatat di daftar pemilih tetap (DPT). Sosialisasi yang belum menyeluruh di akar rumput dinilai menjadi problem utama rendahnya tingkat partisipasi difabel.
Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (11/12/2015), tak menampik tingkat kehadiran difabel di tempat pemungutan suara (TPS) cukup rendah. Menurut Agus, ada tiga faktor yang kemungkinan menyebabkan rendahnya partisipasi difabel di pemilu. “Bisa karena SDM sosialisasi, metode penyampaian atau karena faktor pesertanya (difabel) sendiri,” ujar Agus.
KPU mengklaim sudah menggencarkan sosialisasi dengan melibatkan kalangan difabel di tim penggerak partisipasi (gerak pasti). Sarana sosialisasi seperti video pun sudah dibuat untuk menjangkau semua kalangan difabel. Di TPS, kemudahan akses dan penyediaan template juga sudah disiapkan. Meski demikian, KPU mengakui cukup sulit mendorong kalangan difabel seperti tuna daksa dan tuna grahita untuk ke TPS. Padahal dua kalangan ini memiliki jumlah suara terbanyak dibanding jenis difabel lain.
“Susah meminta pemilih yang cacat (tuna daksa) atau terbelakang mental (tuna grahita) untuk ke TPS tanpa bantuan. Sementara kalau kami menugaskan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) untuk menjemput, tugas di TPS bisa terganggu,” kata Agus.
Disinggung tren partisipasi difabel dibanding pemilu sebelumnya, KPU tidak memastikan. Agus mengatakan pendataan khusus pemilih difabel baru dilakukan di pilkada ini.
Direktur Pusat Pengembangan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM), Sunarman, menyebut faktor sosialisasi yang mepet menjadi penyebab utama minimnya partisipasi difabel. Dia menilai sejauh ini sosialisasi belum menyentuh akar rumput.
Sunarman juga menyoroti aksesibilitas difabel terutama tuna daksa dan tuna grahita. Menurut dia, KPU perlu jemput bola untuk memfasilitasi difabel yang sulit mengakses TPS.