SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Bali Democracy Forum 2015 digelar di Nusa Dua Bali.
Solopos.com, JAKARTA – Penyebaran demokrasi di berbagai penjuru dunia tidak bisa dipaksakan dengan aktivitas kekerasan seperti invasi yang dilakukan tentara oleh negara adidaya.
Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Bali Democracy Forum VIII yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (10/12/2015). “Demokrasi tidak bisa disebarkan dengan kekerasan, demokrasi harus ditegakkan dengan cara yang demokratis pula,” kata JK.
Menurut dia, penyebaran demokrasi dengan cara-cara yang demokratis diperlukan pendidikan dari masyarakat serta pemahaman yang sama-sama diperlukan untuk mencapai langkah-langkah bersama guna menggapainya.
Menurut dia, penyebaran demokrasi dengan cara-cara yang demokratis diperlukan pendidikan dari masyarakat serta pemahaman yang sama-sama diperlukan untuk mencapai langkah-langkah bersama guna menggapainya.
Sedangkan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi banyak negara seperti tindak pidana korupsi, memerlukan transparansi yang baik.
Selain itu, ujar dia, penting pula aktivitas check and balances di dalam kegiatan demokrasi yang tentu harus dilaksanakan dengan baik pula.
Untuk itulah, lanjut Wapres, perlunya diperbaiki dan memiliki kontrol baik. “Inilah pelajaran yang besar bagi Indonesia, bagaimana menjalankan demokrasi tetapi lembaga-lembaga demokrasi juga harus memiliki trust [kepercayaan],” ujar dia.
Wapres juga berpendapat aktivitas terorisme global seperti ISIS pada masa kini dan Alqaeda beberapa waktu lalu juga adalah karena bersumber utama dari negara yang gagal dalam berdemokrasi dan diinvasi oleh negara-negara besar.
Kalla mencontohkan ISIS yang tercipta karena awalnya ada sejumlah pihak yang ingin menegakkan demokrasi dengan kekerasan dan invasi, yang berakibat datanglah sekelompol orang radikal yang memiliki pemikiran ekstrim.
Wapres juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan pemahaman demokrasi seperti “agama” yang harus ditegakkan dengan cara apa pun.
“Demokrasi bersifat universal, tetapi hal-hal yang bersifat unik di masing-masing negara juga harus diperhatikan,” kata JK.
Wapres menggarisbawahi yaitu berbagai lembaga demokratis di suatu negara harus memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan masyarakat secara bersama.