SOLOPOS.COM - F.X. Hadi Rudyatmo (kanan), Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo (kiri). (Dok/JIBI/Solopos)
Pilkada 2015 menjadi harapan besar bagi PDIP untuk mendulang kemenangan di berbagai daerah di Jateng.
Solopos.com, SEMARANG — DPD PDIP Jawa Tengah mengintruksikan kepada calon bupati dan wakil bupati serta calon walik kota dan wakil wali kota yang diusung PDIP siap menang dan kalah pada pilkada 9 Desember 2015.
“Calon kepala daerah yang didukung dan diusung PDI Perjuangan harus siap menang dan kalah. Bila pilkada rampung ya sudah, mulai bekerja untuk daerah,” kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Kusriyanto, kepada wartawan di Kantor DPD PDIP Partai Marhaen Semarang, Minggu petang (6/12/2015).
Dalam memasuki minggu tenang, lanjut dia, meminta kepada pasangan calon kepala daerah dari PDIP agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan partai. “Para calon agar tetap melakukan koordinasi dengan partai,” imbuhnya didampingi Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng M. Ridwan.
Bambang menambahkan masih tetap optimistis PDIP dapat memenangi pilkada di 15 kabupaten/kota, antara lain Sukoharjo, Kota Semarang, Boyolali, dan Purbalingga. “Memang masih ada beberapa daerah masih harus bekerja keras untuk dapat meraih kemenangan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 278/IN/DPD/XII/2015 kepada seluruh jajaran pimpinan DPC kabupaten-kota dan kader partai di Jateng. Bambang mengimbau kepala seluruh jajaran pengurus partai agar menjaga keamanan dan ketertiban selama masa tenang, pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara pilkada.
Senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak melakukan segala bentuk kegiatan maupun tindakan yang bisa merusak harmonsi dakan kebhinekaan di Jateng. Tetap menjaga soliditas partai dan meningkatkan koodinasi internal partai serta bersiaga penuh dalam rangka mencermati dan mengantisipasi segala potensi aktivitas apapun yang bisa merugikan calon bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota yang diusung dan didukung PDIP.
“Dimulai dari pengawasan data pemilih di tingkat pemungutan suara [TPS] dan proses penghitungan suara sejak tingkat TPS sampai KPU kabupaten/kota,” imbau Bambang.