SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemungutan suara Pemilu 2014 (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
Pilkada Boyolali, menjelang pemungutan suara, sejumlah KPPS masih terkendala mencari lokasi untuk TPS.
Solopos.com, BOYOLALI–Hingga H-4 pemungutan suara Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menerima protes dan masukan terkait lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Sejumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga dilaporkan masih kesulitan mencari lokasi.
KPU meminta kepala desa (kades) dan lurah untuk memfasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun KPPS untuk menentukan lokasi TPS yang bisa diterima semua pihak.
“Ya, kemarin ada keberatan dari sebagian masyarakat di salah satu KPPS di Nogosari. Sebagian masyarakat keberatan karena TPS berdekatan dengan rumah tim sukses salah satu pasangan calon,” kata Ketua KPU Boyolali, Siswadi Sapto Hardjono, Jumat (4/12/2015).
Dengan adanya keberatan tersebut, KPU memerintahkan PPK dan PPS setempat untuk menindaklanjuti dan memindahkan lokasi TPS. “Sudah kami akomodasi. Jadi silakan bisa digeser asalkan sesuai aturan perundangan-undangan. Kami mohon peran kades untuk mencarikan lokasi yang strategis.”
Sebelumnya, Anggota KPU, Pargito, menilai hingga pekan ini masih ada KPPS yang kesulitan menentukan lokasi TPS, terutama yang memenuhi kriteria strategis, mudah diakses warga, dan netral.
“Camat bisa memfasilitasi dan membantu penyelenggaran agar bisa segera mendapatkan lokasi TPS yang bisa diterima semua pihak,” kata Pargito. Pilkada tahun ini KPU membuka 1.295 TPS yang tersebar di 267 desa dan kelurahan di Boyolali.
Sementara itu, warga RT 016/RW 004, Desa Pentur, Simo, Slamet W., menyampaikan warga di RT 014, 015, 016, dan 017, telah melayangkan surat kepada PPS, PPK, dan Panwascam Simo melalui ketua RT agar TPS 3 Desa Pentur dipindah dari lokasi yang sebelumnya ditentukan.
“Kami minta di pindah karena lokasi TPS sangat tidak strategis. Semestinya di tempatkan di tengah kampung yang mudah diakses seluruh warga tetapi justru ditempatkan di pinggir kampung,” kata Slamet.
Warga juga memprotes petugas di TPS hanya berisi salah satu pendukung pasangan calon. “Sekarang kalau mau cari warga yang netral sulit karena di kampung kami sudah jelas-jelas terbagi dua, pendukung nomor 1 dan 2. Kami minta agar petugas di TPS itu melibatkan pendukung kedua pasangan calon, jangan hanya salah satu,” imbuh Slamet.
Menurut Slamet, warga berharap proses pemungutan suara di TPS 3 desa setempat bisa berjalan jurdil.