SOLOPOS.COM - Ilustrasi (ciwir.cahbag.us)
Penyerapan anggaran Solo, Pemkot telah menetapkan siaga APBD akibat rendahnya serapan anggaran.
Solopos.com, SOLO--Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meningkatkan status siaga layaknya bencana terkait masih rendahnya penyerapan APBD Kota Solo 2015.
Di sisa waktu tinggal 20 hari, serapan belanja langsung dan tidak langsung APBD baru terserap 64%, dari total anggaran belanja Rp1,78 triliun.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Solo Budi Suharto meningkatkan status APBD dari waspada naik menjadi siaga. Peningkatan status dilakukan terkait penyerapan APBD yang masih rendah memasuki awal Desember ini.
“Status siaga akan kita naikkan menjadi awas jika 19-31 Desember serapan masih belum optimal. Lebih dari itu berarti bencana APBD,” kata Budi kepada wartawan di Balai Kota, Senin (30/11/2015).
Budi telah memberikan peringatan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan serapan APBD rendah. Budi meminta SKPD tersebut segera melaksanakan kegiatan APBD. Budi mengatakan ada beberapa kasus rendahnya serapan pelaksanaan APBD 2015. Salah satunya perilaku beberapa pelaksana proyek kegiatan fisik, yakni melaksanakannya lebih dulu dan proses pembayaran belum dilakukan.
Ia mengatakan pelaksanaan proyek pembangunan daerah tak selalu berbanding lurus dengan penyerapan APBD. Rekanan biasanya baru ramai-ramai mengajukan pencairan anggaran akhir tahun anggaran.
“Kegiatan fisik sebenarnya sudah berjalan semua. Hanya memang dana belum dicairkan,” katanya.
Budi pun mengingatkan batas pembayaran pelaksanaan kegiatan fisik APBD 2015 paling lambat 20 Desember mendatang. Di luar tanggal tersebut, lanjut Budi, dana tidak bisa dicairkan.
Budi optimistis di batas akhir pencairan, dana miliaran rupiah yang masih berada di kas daerah bisa terserap.
Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Solo, Suyamto, beralasan ada beberapa hal yang menyebabkan serapan anggaran masih belum optimal, di antaranya perilaku rekanan yang mencairkan anggaran mendekati akhir tahun karena biasanya batas akhir kontrak rampung pertengahan Desember.
Suyamto menyebutkan beberapa SKPD yang serapan anggarannya masih rendah, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tata Ruang Kota (DTRK), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Disparbudpar) dan lain sebagainya. Ia berharap serapan APBD bisa optimal terserap 100% sesuai jadwal Desember ini.