SOLOPOS.COM - Ilustrasi layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan. (JIBI/Solopos/Antara)
Kinerja perbankan Soloraya, sejumlah BPR kesulitan menyalurkan kredit.
Solopos.com, SOLO--Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kesulitan menyalurkan dana pada tahun ini karena banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menunda ekspansi akibat menurunnya daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Persatuan BPR Indonesia (Perbarindo) Soloraya, Azis Soleh, mengatakan dana yang dimiliki BPR saat ini cukup banyak tapi kesulitan untuk menyalurkan kredit sehingga menjadi beban. Hal ini karena BPR harus memberi bunga kepada nasabah yang menyimpan dananya.
Menurut dia, berbagai paket kebijakan paket ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah belum berpengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat kecil. Padahal sasaran BPR merupakan masyarakat kecil dan UMKM.
“Di BPR Bekonang, penyaluran kredit bulanan sulit mencapai target, biasanya hanya terealisasi 80%-85%. Padahal dana tersedia banyak, tidak hanya dana dari nasabah tapi program kerja sama dengan bank umum juga ada,” ungkap Azis kepada wartawan disela-sela jumpa pers Seminar dan Rapat Kerja Perbarindo Jateng, Senin (30/11/2015).
Dia mengatakan biasanya menjelang bulan puasa dan Lebaran, penyaluran kredit sangat tinggi tapi tahun ini kenaikan tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Hal ini akibat dari pengusaha yang menunda investasi karena tidak yakin dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Namun Data Bank Indonesia (BI) hingga September menunjukkan penyaluran kredit BPR dan BPR Syariah tetap tumbuh 11,06% year to date (ytd) yakni menjadi Rp3,58 triliun dari Rp3,23 triliun. Meski begitu, jumlah rekening menurun 0,72% dari 149.420 rekening dari 150.507 rekening.
Penyaluran kredit paling banyak berada di Klaten dengan penyaluran hingga Rp673,11 miliar kemudian disusul Karanganyar senilai Rp634,77 miliar. Sedangkan penyaluran kredit paling kecil adalah Rp313,12 miliar di Wonogiri dan Rp388,35 miliar di Sukoharjo.
Kredit tersebut paling banyak disalurkan untuk perdagangan besar dan eceran senilai Rp1,17 triliun.