SOLOPOS.COM - Ketua KPU Boyolali, Siswadi Sapto Hardjono (tengah), menandatangani penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Boyolali 2015 seusai rapat pleno di Aula KPU Boyolali, Jumat (2/10/2015). (Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos)
Pilkada Boyolali memanas.
Solopos.com, BOYOLALI — Rekaman suara Kepala Desa (Kades) Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, A.Rahman, yang diduga telah mempolitisasi dana-dana pembangunan desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati (cabup cawabup) beredar.
Warga pun berencana membawa bukti rekaman itu kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Boyolali untuk ditindaklanjuti. Diduga, rekaman berdurasi 5 menit 37 detik diambil oleh salah seorang warga yang turut serta dalam acara pengajian yang digelar di RT 003/RW 003, desa setempat.
“Saya juga dapat kopian rekamannya. Yang mengambil rekaman siapa saya tidak tahu,” kata warga Dukuh Ketoyan, Ari, kepada Solopos.com, Sabtu (28/11/2015).
“Saya juga dapat kopian rekamannya. Yang mengambil rekaman siapa saya tidak tahu,” kata warga Dukuh Ketoyan, Ari, kepada Solopos.com, Sabtu (28/11/2015).
Warga Dukuh Gagatan RT 004/RW 003, Abadi, 57, berencana melaporkan dugaan ketidaknetralan kades kepada panwaslu. Selain itu, dia akan kembali menggerakan warga lainnya untuk mengklarifikasi pernyataan kades, Senin (30/11) besok.
Dalam rekaman tersebut, kades memaparkan rencana dana pembangunan yang akan masuk ke Ketoyan. Warga juga diminta menyukseskan pilkada yang akan berlangsung 9 Desember.
Dia mengaku hanya menginformasikan kepada waraganya bahwa Ketoyan akan diberikan dana hibah atau aspirasi dari Bupati senilai Rp200 juta, aspirasi Gubernur Rp400 juta.
“Saya hanya menyarankan masyarakat untuk berlomba-lomba mendapatkan dana itu. Untuk masyarakat sekarang itu harus memahami karena terkait pilkada 2010-2015 Ketoyan sama sekali tidak pernah mendapatkan dana hibah seperti desa yang lain. Saya hanya memberi tahu dan minta masyarakat menyikapi,” papar A.Rahman.
Rahman tidak memperdulikan jika ada warga yang mempersepsikan pernyataan kades termasuk politisasi anggaran. “Ya itu terserah masyarakat. Ini kan zaman keterbukaan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.
Dan saya tidak pernah mengarahkan warga untuk memilih Seno-Said.”
Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho, menyebutkan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa tidak hanya terjadi di Bangkok, Karanggede dan Ketoyan, Wonosegoro. Sebelumnya, Panwaslu telah memproses dugaan pelanggaran netralitas Kades Genengsari, Kemusu, Wiwik Indriyati; Kades Beji, Andong, Suradi, dan Kades Sudimoro, Teras, Lestari Parmono. Di sejumlah media sosial sejumlah kades juga berani terang-terangan memasang gambar profil atau membuat status yang menunjukkan ketidaknetralan.
Pj.Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sugiyanto, mengaku sejauh ini belum ada laporan resmi terkait gejolak warga yang dipicu pelanggaran netralitas kades sehingga pemkab belum bisa menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas dua kades. “Mestinya kan ada laporan resmi, tetapi sejauh ini tidak ada laporan dari camat kami di Wonosegoro maupun Karanggede.”
Pemkab menyatakan siap menindaklanjuti permasalahan yang muncul di sejumlah desa jika ada laporan resmi.
“Lagipula kalau ada masalah kan perlu klarifikasi dan pembuktian. Itupun ada mekanismenya. Ndak bisa langsung vonis sanksi.”