Jogja
Minggu, 29 November 2015 - 15:49 WIB

BERANTAS KORUPSI : Dorong KPK Hingga Tingkat Provinsi

Redaksi Solopos.com  /  Sumadiyono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Ilustrasi korupsi (Ethixbase.com)

Harianjogja.com, SLEMAN—Maraknya kasus-kasus korupsi di Indonesia, perlu penanganan yang lebih serius. Untuk itu, langkah-langkah konkret guna memberantas korupsi juga harus dilakukan. Bukan sebaliknya, justru berupaya mengurangi atau mengendurkan langkah memerangi tindak korupsi

Advertisement

Calon Bupati Sleman Drs Sri Purnomo MSI mengatakan, salah satu yang bisa dilakukan dalam upaya memerangi tindak kourpsi adalah mendukung penuh keberadaan lembaga-lembaga terkait.

“Kita harus libhat bahwa lembaga-lembaga seperti KPK tetap diperlukan untuk mencegah dan memerangi tindak korupsi. Jadi kami tidak setuju upaya-upaya mengendurkan atau melemahkan peran KPK. Kami justru berharap peran KPK diperkuat. Kelembagaannya juga diperkuat, kalau perlu sampai provinsi dan kabupaten,” kata Sri Purnomo disela-sela acara Debat Calon Bupati kemarin.

Sri Purnomo mengatakan, memerangi korupsi perlu dilakukan simultan dan sinergi dari semua pihak.Selama 5 tahun memimpin Sleman dan memimpin serta menata birokrasi, Sri Purnomo sudah melakukan banyak upaya untuk berkontribusi pada pencegahan korupsi.

Advertisement

Selain pakta integritas, upaya dilakukan juga dengan membuat sistem sedimikian rupa sehingga menutup celah terjadi korupsi. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan memangkas jalur birokrasi adalah sebagian diantaranya. Dengan pemanfataan teknologi dan memperpendek birokrasi dalam pelayanan, diharapkan akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari jalurnya.

Selain itu, strategi ini juga akan mempercepat pelayanan dalam banyak hal, tidak terkecuali misalnya menyangkut perijinan.

“Saat ini, setiap pelayanan sudah terukur. Semua transparan dan akuntabel. Ini yang kedepan perlu terus didorong agar semakin baik dan semakin baik,” katanya.

Advertisement

Selain itu, dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, Sri Purnomo juga menilai perlunya upaya untuk mendorong peran lembaga di daetah seperti inspektorat dan BPKP. Lembaga yang melakukan audit internal ini perlu mendapat ruang yang semakin luas dan kuat

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif