Soloraya
Jumat, 27 November 2015 - 02:40 WIB

PILKADA SOLO : KPU Masih Pertimbangkan Kampanye Bersama

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari Koalisi Solo Bersama (KSB), Anung Indro Susanto (tiga dari kanan)-Muhammad Fajri (dua dari kanan), dan PDI Perjuangan, F.X. Hadi Rudyatmo (tiga dari kiri)-Achmad Purnomo (dua dari kiri), membawa poster sesuai no. urut hasil undian untuk maju pada Pilkada 2015 di Kantor KPU Kota Solo, Selasa (25/8/2015). Berdasarkan undian tersebut menetapkan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusung KSB dengan no urut 1 serta dari PDI Perjuangan pada no urut 2. (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)

Pilkada Solo, KPU belum memastikan pelaksanaan kampanye bersama

Solopos.com, SOLO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo belum memastikan pelaksanaan kampanye bersama atau kampanye damai yang rencananya digelar 5 Desember. Hal itu menyusul penolakan sejumlah pihak yang menilai kegiatan rawan menimbulkan gesekan.

Advertisement

Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo, mengatakan ada desakan dari sejumlah elemen muspida untuk membatalkan kampanye bersama. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi muspida Selasa (17/11/2015). Penolakan kampanye bersama didasari alasan kondusivitas jelang pilkada.

Selain muspida, pasangan F.X. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo menolak mengikuti kegiatan. “Kami belum dapat memastikan apakah kampanye damai diteruskan atau tidak. Besok masih akan diplenokan di internal KPU,” ujar Agus saat ditemui wartawan, Kamis (26/11/2015).

Agus menghormati pendapat sejumlah pihak yang menolak jalannya kampanye bersama. Namun KPU mengklaim telah menyiapkan konsep tersendiri sehingga kegiatan dapat berjalan aman dan tertib. Kampanye damai, imbuhnya, akan dibalut karnaval budaya dengan peserta berjalan kaki dari Manahan hingga Balai Kota.

Advertisement

“Jadi tidak memakai konvoi motor seperti itu. Pesertanya juga dibatasi agar aparat mudah untuk mengendalikan,” tuturnya.

Menurut Agus, kampanye bersama penting sebagai sosialisasi agar warga menggunakan hak pilihnya di Pilkada. Kegiatan tersebut juga menjadi simbol kebersamaan dan komitmen menyelanggarakan pilkada  yang damai dan bersih. Seusai kampanye bersama, pilkada akan memasuki masa tenang hingga 8 Desember.

“Substansi kegiatan ini sebenarnya bukan kampanye, tapi gerakan moral agar warga berbondong-bondong ke TPS (tempat pemungutan suara) 9 Desember mendatang,” ucapnya.

Advertisement

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum, Pencalonan dan Kampanye KPU, Nurul Sutarti, mengaku tak khawatir dengan keamanan kampanye bersama. Menurut Nurul, KPU sebagai penyelenggara pilkada berkewajiban menggelar kegiatan tersebut dengan baik.

“Kami hanya menjalankan tahapan pilkada sesuai jadwal,” ujarnya.

Nurul menekankan kampanye damai penting agar masyarakat lebih dekat dengan kontestan pilkada yang akan dipilih. Disinggung mengenai salah satu pasangan yang enggan menghadiri kampanye damai, ia menilai itu merupakan hak pasangan calon.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif