SOLOPOS.COM - Salah satu gambar rancangan bandara baru di Kulonprogo yang beredar di internet. Bandara ini akan menggantikan Bandara Adi Sucipto yang sudah tak bisa lagi dikembangkan. (JIBI/SOLOPOS/dok)
Bandara Kulonprogo diupayakan segera dibangun.
Harianjogja.com, JOGJA-Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kepatihan, Kamis (26/11/2015) membahas pembangunan Bandara Kulonprogo. Sekitar dua pekan lagi, tim percepatan pembangunan bandara akan melakukan presentasi interkoneksi bandara.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar satu jam sejak pukul 12.45 WIB di Balai Kenyo tersebut, khusus membahas pembangunan bandara. Pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan bandara juga hadir dan mempresentasikan perkembangan pembangunan infrastruktur bandara.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto menjelaskan yang dibahas dalam pertemuan itu soal dukungan pembangunan infrastruktur penghubung menuju bandara sebagai upaya mengembangkan potensi wisata, seperti pembangunan fisik jalan darat, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), jalan tol, jalur kereta api dan trayek kendaraan dari dan menuju bandara.
Pihaknya juga akan mempresentasikan kembali pembangunan infrastruktur bandara di Kulonprogo kepada JK, “Tim percepatan pembangunan bandara akan melakukan presentasi interkoneksi bandara ke Wakil Presiden dua pekan lagi.” kata Tavip.
Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY, Arie Yuwirin mengatakan dalam waktu tiga hari tim pengukuran lahan bandara sudah menyelesaikan pengukuran sekitar 30% dari hektare total luas lahan bandara yang akan diukur, di lima desa yang terdampak bandara.
Dia meyakini pada pertengahan Desember mendatang pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lahan bandara sudah selesai, sehingga pada Februari 2016 Tim Appraisal sudah bisa bekerja, dan Mei-Juni pembayaran ganti untung juga diharapkan selesai, “Sehingga 2016 sudah bisa mulai pembangunan,” kata Arie.
Sejauh ini, Arie mengklaim tidak ada persoalan dalam proses pengukuran di lapangan. Masyarakat diakuinya sudah ikhlas lahannya dibangun bandara. Namun, dia tidak menampik masih ada beberapa warga yang tidak mau tanahnya diukur.
“Nanti kami akan membuat kajian hukum sehingga masyarakat yang tidak mau [lahannya] dikur tetap harus kita ukur,” ujarnya. Menurutnya, proses tahapan pembangunan bandara sudah memiliki kekuatan hukum.
Menurut Arie, harga ganti untung bisa 3-4 kali lipat dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Sebab, tidak hanya tanah yang mendapat ganti untung tapi bangunan dan semua yang ada diatas tanah, termasuk juga tanaman yang menggarap lahan Paku Alam Ground (PAG) akan mendapat ganti untung.