SOLOPOS.COM - Petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar sebuah sepeda motor akibat insiden bentrokan massa PDIP dan PPP saat kampanye terbuka Pasangan Calon Sri Suryawidati-Misbakhul Munir di lapangan Trirenggo, Minggu (22/11/2015). (JIBI/Harian Jogja-Bhekti Suryani)
Kerusuhan konvoi kampanye di beberapa daerah di DIY ditengarai dilakukan oleh kelompok yang sama
Harianjogja.com, JOGJA– KPU DIY anggap pelaku bentrok kampanye di beberapa titik di Jogja hanya oknum yang memanfaatkan momen pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Kami sangat menyayangkan namun hal itu adalah masalah kebrutalan warga, tidak berasal dari proses pilkada,” papar Farid Bambang Siswantoro, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, dan Hubungan Masyarakat KPU DIY, di kantornya, Selasa (24/11/2015).
Hal ini merupakan masalah yang berlarut-larut terjadi sejak masa pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Farid menambahkan jika fakta bahwa dua pihak yang bentrok tersebut berasal dari pihak yang sama menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang selalu dibawa oleh kelompok-kelompok terkait.
Karena itulah, KPU DIY tidak merasa harus memberi sanksi apapun terhadap paslon ataupun partai yang diusung kelompok tersebut.
“Tak hanya pilkada, kelompok-kelompok itu jika bertemu dalam konser musik atau pertandingan olahraga juga hasilnya akan sama seperti ini,” jelas Farid.
KPU DIY sendiri mengapresiasi paslon yang sudah memberikan imbauan ke pendukunganya untuk menjaga perilaku dalam proses kampanye. Hanya saja, oknum-okum tertentu yang kebetulan terlibat dalam kampanye tersebut memang selalu terlibat bentrok dalam kesempatan apapun.
Kampanye dalam bentuk konvoy sendiri sudah dilarang oleh KPU DIY.
Paslon dihimbau untuk melakukan kampanye-kampanye tatap muka yang mampu menjadi ajang untuk pertukaran ide dan aspirasi.
Hal ini dianggap sebagai forum yang lebih efektif daripada konvoi di jalananan. Namun, Farid menyarankan perlu keterlibatan pihak kepolisian untuk menjaga kampanye-kampanye terbuka yang dilakukan.
“Kelompok-kelompok itu hanya menjadikan pilkada sebagai tunggangan untuk hobi mereka, tawuran,” tegas Farid. Pilkada sendiri diharapkan menjadi ajang pembelajaran demokrasi untuk memilih pemimpin.