SOLOPOS.COM - Ilustrasi (pedulisehati.com)
Anggaran Boyolali 2016, DPRD menambah alokasi belanja daerah dari Rp1,945 triliun menjadi RP2,14 triliun.
Solopos.com, BOYOLALI–Legislatif menambah alokasi belanja daerah tahun 2016 sebesar 10% dari usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali senilai Rp1,945 triliun menjadi Rp2,14 triliun.
Setelah melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD Boyolali, sejumlah pos belanja mengalami kenaikan cukup signifikan, salah satunya belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa naik Rp117,076 miliar dari usulan Pemkab Boyolali senilai Rp207,767 miliar menjadi Rp324,843 miliar.
Pemkab Boyolali juga menaikkan porsi belanja langsung. Porsi belanja langsung yang semula 31% bertambah jadi 31,74%. Sebaliknya, proporsi belanja tidak langsung diturunkan dari 69% menjadi 68,26%.
Sementara itu, kenaikan belanja daerah juga diikuti kenaikan angka defisit anggaran yang diperhitungkan mencapai Rp63,029 miliar. Dalam paripurna APBD 2015, legislatif menggedok angka pendapatan daerah senilai Rp2,077 triliun. Angka ini naik sekitar 9% dari usulan Pemkab Boyolali senilai Rp1,88 triliun.
DPRD meminta Pemkab Boyolali memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menambah target PAD senilai Rp18,76 miliar, dari usulan hanya Rp232,191 miliar sementara penetapan dari legislatif mencapai Rp250,959 miliar.
Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali, Ali Hufroni, menyampaikan proyeksi PAD yang disusun Pemkab Boyolali justru lebih kecil dibandingkan PAD pada APBD 2015. Setelah pembahasan, DPRD memutuskan untuk dinaikkan 3,4%. “Ini tentu bukan kenaikan yang dipaksakan atau yang penting asal naik. Menurut kami kenaikan target PAD ini justru tergolong masih sangat kecil. Kami memohon ke depannya ada survei potensi PAD karena sudah beberapa tahun terakhir belum ada survei PAD termutakhir,” kata Ali, di sela-sela Rapat Paripurna APBD 2016, di Kantor DPRD Boyolali, Rabu (25/11/2015).
Sementara, Ketua Fraksi Amanat Bangsa dan Demokrat, Musthofa Syafawi, berharap PAD terus ditingkatkan agar Pemkab bisa membiayai rumah tangganya sendiri.
“Selain itu agar tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa dikurangi,” tambah Musthofa.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Agung Supardi, berharap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat memanfaatkan semaksimal mungkin penambahan alokasi belanja daerah yang sudah ditetapkan. “Kami berharap penambahan anggaran belanja ini dipakai untuk program atau kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pelayanan pubik, dan peningkatan daya saing daerah,” papar Agung.
Ali Hufroni menambahkan berkaca dari serapan belanja langsung 2015 yang sangat lambat, yakni per Agustus baru 32,21%, dia meminta pelaksanaan APBD 2016 bisa dipercepat terutama yang berkaitan dengan sertifikasi guru, alokasi dana desa, belanja hibah, dan proyek pembangunan lainnya.