SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Ujian nasional Solo, DPRD Solo meminta sekolah tak menghalangi siswa mengikuti ujian gara-gara belum membayar biaya pendidikan.
Solopos.com, SOLO–DPRD Solo mewanti-wanti sekolah agar tidak menghalangi siswa mengikuti ujian meski belum melunasi biaya pendidikan. DPRD mengancam akan menghentikan bantuan untuk sekolah jika nekat menahan kartu ujian anak.
Ketua DPRD Solo, Teguh Prakosa, mengaku mendapat laporan ada sekolah yang menahan kartu ujian semester anak karena belum membayar SPP. Siswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian yang dimulai Selasa (24/11/2015).
Ada sejumlah orang tua siswa yang mendatangi Teguh dan mengeluh masalah tersebut beberapa hari terakhir. “Mereka minta dilunasi SPP-nya. Kalau tidak anak mereka tidak boleh ikut ujian,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Senin (23/11/2015).
Menurut Teguh, fenomena menahan kartu ujian banyak ditemui di sekolah negeri maupun swasta di Solo. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menegaskan tidak ada hubungan antara biaya pendidikan dengan hak anak mengikuti ujian semester. Menurut Teguh, mestinya sekolah memiliki kepekaan dan tidak membuat kebijakan yang dapat membebani siswa.
“Kami minta sekolah segera memberikan kartu ujian pada semua siswa. Jika tidak, DPRD memertimbangkan memberi sanksi administrasi hingga dicoret dari daftar penerima bantuan,” jelas dia.
Teguh menyarankan sekolah melakukan pendekatan kepada orang tua siswa sebelum berkebijakan. Dia menilai sekolah mestinya bisa turut memberi solusi jika orang tua siswa benar-benar tidak mampu membayar iuran.
“Kondisi setiap orang tua siswa kan beda-beda. Jangan asal main tahan kartu ujian,” imbaunya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Etty Retnowati, mengaku hingga kini belum mendapat laporan ihwal sekolah yang menahan kartu ujian siswa. Dia menyayangkan jika hal itu benar-benar terjadi.
“Kewajiban anak itu hanya belajar. Kasihan kalau masih dibebani hal di luar itu,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com.
Etty menegaskan sekolah terutama sekolah negeri, tidak boleh melarang siswa mengikuti ujian meski belum melunasi biaya pendidikan. Untuk sekolah swasta, Etty menilai perlu perlakuan khusus karena kondisi keuangan tiap sekolah berbeda.
“Masalah seperti ini kasuistis. Kami akan mengecek langsung ke sekolah jika sudah ada laporan,” ucapnya.