SOLOPOS.COM - Anggota Panwaslu Boyolali menata ratusan alat peraga kampanye (APK) yang telah ditertibkan, Jumat (4/9/2015). (HIjriyah AL Wakhidah/JIBI/Solopos)
Pilkada Boyolali, Panwaslu Boyolali meminta pengawas TPS mewaspadai lima titik rawan kecurangan.
Solopos.com, BOYOLALI–Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali mulai memberikan bimbingan teknis kepada pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk mewaspadai lima titik rawan kecurangan saat pemungutan suara.
Lima potensi kecurangan saat pemungutan suara antara lain penyalahgunaan surat suara milik pemilih yang tidak hadir, penyalahgunaan pendamping pemilih, proses penghitungan suara, pengisian formulir C, dan masuknya pihak-pihak yang tidak berkepentingan ke TPS.
“Modus-modus kecurangan ini paling rawan dilakukan oleh penyelenggara di tingkat TPS atau disebut KPPS [kelompok penyelenggara pemungutan suara]. Kami tekankan kepada pengawas TPS untuk mewaspadai kecurangan itu saat pemungutan suara,” kata Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Senin (23/11/2015).
Potensi penyalahgunaan surat suara pemilih yang tidak hadir, bisa dilakukan dengan mencobloskan surat suara yang tidak dipakai untuk kepentingan salah satu calon. Penyelenggara juga kerap mempersilakan pendamping pemilih meski tidak sesuai syarat pendampingan. Saat penghitungan suara, sah dan tidak sahnya surat suara juga berisiko dipermainkan. Kemudian saat pengisian formulir C juga ada potensi manipulasi angka.
“Potensi kecurangan yang lain adalah adanya pihak-pihak luar yang masuk ke TPS. Pengalaman pemilu sebelumnya ada tim sukses yang masuk ke TPS bahkan berani masuk ke bilik suara hanya untuk mengarahkan pemilih,” papar Narko.
Sementara itu, sebanyak 9.065 anggota KPPS untuk Pilkada Boyolali 2015 mulai dilantik. KPPS akan bekerja saat pemungutan suara, 9 Desember mendatang. Di Boyolali ada 1.295 tempat pemungutan suara (TPS) dan di masing-masing TPS akan ada tujuh anggota KPPS yang bertugas.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali, Siswadi Sapto Hardjono, anggota KPPS didominasi dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dan guru.
“Memang kebanyakan adalah guru dan PNS. Mungkin 60%-nya ada. Untuk guru ada yang PNS, guru wiyata bakti, guru swasta, bermacam-macam,” kata Siswadi.
Siswadi meminta komitmen seluruh petugas KPPS untuk bekerja secara profesional dan netral. Dia tidak menampik maraknya isu politisi PNS terutama kalangan guru khususnya oleh salah satu pasangan calon.
Di satu sisi Panwaslu Boyolali mulai memverifikasi data KPPS yang saat ini mulai dilantik KPU. Dari 19 kecamatan, Panwaslu baru memverifikasi Kecamatan Andong.
“Temuan sementara ada sekitar 128 anggota KPPS yang kami minta untuk diganti. Itu baru di Andong, belum kecamatan lainnya,” kata Narko.