SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla. (JIBI/Solopos/Dok.)
Penerimaan pajak terus digenjot pemerintah salah satunya dari pengusaha.
Solopos.com, BANDUNG – Para pengusaha diminta untuk taat membayar pajak sehingga pemerintah dapat membangun infrastruktur.
“Apa pun usaha Anda, 25 persen milik pemerintah, jadi bayar pajak,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Bandung, Senin (23/11/2015).
Dia mengatakan pemerintah mengharapkan dunia usaha menjadi lebih baik sehingga pajak yang dibayar lebih banyak.
Menurut Wapres, tanpa pajak pemerintah tidak akan punya dana untuk membangun infrastruktur.
“Jangan protes bunga tinggi, tidak ada pelabuhan, itu semua dari pajak. Tidak ada dari kantong Jokowi-JK. Tanpa pajak tak bisa buat apa-apa,” ucap Wapres.
Pemerintah sudah memberikan pengampunan pajak dan juga sedang mengusahakan tax amnesty yang saat ini sedang dibahas di DPR.
Tax amnesty dinilai akan memberi keuntungan bagi Indonesia, khususnya menyumbang penerimaan pajak. Sebelumnya pelaksanaan program pengampunan pajak kali terakhir diimplementasikan pada 1984.
“Artinya yang bayar pajak segera ya bayar pajak. Bayarlah baik-baik, jangan protes jalan jelek kalau tidak bayar pajak,” kata dia.