SOLOPOS.COM - Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9/2015). (Antara)
Pencatutan nama Jokowi-JK dalam negosiasi kontrak Freeport Indonesia menjadi isu yang liar.
Solopos.com, JAKARTA — Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta agar kegaduhan soal negosiasi kontrak Freeport Indonesia tidak berlarut-larut karena bisa mengancam iklim investasi yang mulai membaik.
Oleh sebab itu, Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih dan mengelola isu dan kegaduhan negosiasi kontrak PT Freeport Indonesia ini dengan baik, termasuk soal dugaan pencatutan nama Jokowi-JK.
“Berlarut-larut kegaduhan ini tidak baik untuk iklim investasi. Apalagi kita lagi gencar undang investasi dari luar, supaya ekonomi bergerak lebih atraktif tahun depan,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia, Senin (23/11/2015).
Dia mengatakan pihaknya mendapat banyak pertanyaan dari investor akan masa depan investasi di Indonesia sejak munculnya kegaduhan soal divestasi saham dan kontrak PT Freeport Indonesia. Hal ini terkait iklim investasi dan kepastian hukum karena selama ini kasus tersebut selalu dipolitisasi.
Menurutnya, kredibilitas iklim investasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh penyelesaian secara hukum atas berbagai sengketa, pertikaian, atau pelanggaran etika korporasi. Pasalnya, bila nuansa politik terlalu kental, maka investor enggan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Pengusaha asal Papua ini juga mengatakan saat ini terdapat banyak kontrak karya dengan investasi miliaran dolar AS yang tersebar di berbagai daerah. Berbagai pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam kontrak karya tersebut, termasuk mengincar saham.
Di sisi lain pemerintah telah mengambil langkah yang tepat yakni meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi tersebut bagi negara atau daerah di mana perusahaan itu berada.
“Sayangnya, kebijakan dan negosiasi pemerintah ini tidak dikelola dengan baik. Isunya yang sangat sensitif sehingga yang muncul kegaduhan. Ditambah lagi banyak pihak yang nimbrung minta bagian,” ujar Bahlil.
Karena itu, Bahlil meminta agar Presiden Jokowi segera mengambil alih masalah PT Freeport Indonesia ini agar kegaduhan ini tidak berlarut-larut. Dia harap agar Presiden segera menetralisir dan menengahi perang opini yang muncul di antara para anggota kabinet serta parlemen.
“Isu PT Freeport ini mestinya dikelola dengan baik dan jangan sampai di luar negeri terkesan kita selalu ribut,” paparnya.
Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah telah menargetkan realisasi investasi 2016 sebesar Rp594,8 triliun atau naik 14,5% dari target investasi 2015 yang tercatat Rp519,5 triliun. Realisasi investasi 2016 diharapkan berasal dari Penanaman Modal Asing PMA sebesar Rp386,4 triliun.