SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan seragam Kostrad (JIBI/Solopos/Antara/Nova Wahyudi)
Penanggulangan terorisme dilakukan dalam skala internasional oleh negara-negara anggota PBB.
Solopos.com, KUALA LUMPUR — Indonesia mengusulkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadirkan tokoh agama dalam sidang yang membahas persoalan radikalisme dan aksi terorisme.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan PBB harus mendengar pendapat dari tokoh agama terkait penyelesaian persoalan terorisme dan radikalisme.
Pasalnya, selama ini penyelesaian persoalan tersebut hanya menggunakan pendekatan militer dan penegakan hukum.
Pasalnya, selama ini penyelesaian persoalan tersebut hanya menggunakan pendekatan militer dan penegakan hukum.
“Kami mengusulkan agar PBB mengundang tokoh agama untuk berbocara dari sisi pendekatan agama. Seperti apa penyelesaian persoalan persoalan terorisme dan radikalisme dari sudut pandang agama,” kata Jokowi seusai bertemu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (22/11/2015).
Presiden menuturkan selama ini Indonesia telah berhasil menggunakan kombinasi pendekatan penegakan hukum dan budaya dalam menyelesaikan persoalan terorisme.
Menurut Presiden, PBB sendiri memberikan apresiasi terkait cara yang digunakan Indonesia dalam menunjukkan Islam yang toleran, karena mampu berkembang di tengah masyarakat yang beragam dan demokratis.
Presiden juga menyebutkan seluruh pemimpin dunia harus meningkatkan kerja sama dalam penanganan persoalan teroris. Pasalnya, hingga kini tidak ada satu pun negara yang aman dari serangan teroris.
“Kerja sama tidak hanya terfokus kepada aspek keamanan, tetapi juga kerja sama penanganan dari akar masalahnya,” ujar dia.
Sementara itu, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean-PBB, Presiden meminta PBB lebih aktif dalam upaya meencari solusi aksi terorisme dan radikalisme dengan cara mengatasi akas permasalahannya secara menyeluruh.
PBB juga harus lebih berperan dalam menanggulangi penyakit menular, seperti Ebola dan MERS melalui pengembangan industri dan sistem kesehatan.
Selain itu, Presiden juga meminta PBB untuk menjadi pihak yang mendorong sejumlah kesepakatan internasional yang belum tercapai, seperri agenda pembangunan Dpha, komitmen pengurangan emisi pasca-Protokol Kyoto, pemusnahan senjata nuklir, dan reformasi keuangan global.