SOLOPOS.COM - Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9/2015). (Antara)
Kontrak Freeport Indonesia memang banyak ditentang. Namun, ternyata ada banyak pihak yang mendesak pemerintah memperpanjang kontrak Freeport.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan menyatakan bahwa banyak desakan dari berbagai pihak agar pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia di Papua.
“Tetapi kami [pemerintah] secara konsisten tetap dalam posisi yang jelas, tidak bisa dilakukan [perpanjangan kontrak],” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi terkait beredar namanya yang disebutkan di dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport Indonesia. Justru, Luhut mengusulkan agar PT Freeport Indonesia diperlakukan seperti yang terjadi pada Total di Blok Mahakam apabila kontraknya tidak diperpanjang.
“Di mana saat Total habis kontraknya di Blok Mahakam pada 2017, maka dikembalikan kepada negara dan dimiliki Pertamina,” kata Luhut.
Menurutnya, apabila kontrak PT Freeport Indonesia habis pada 2020, maka pemerintah langsung mengambil alih. “Nanti pemerintah bisa menunjuk PT Aneka Tambang (Antam) sebagai pemegang utamanya,” kata Luhut yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menegaskan tidak ada negoisasi apa pun, termasuk membicarakan masalah saham. Luhut merupakan salah satu nama yang dicatut selain Jokowi-JK dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport Indonesia dan pengusaha berinisial R.
“Saya tidak setuju apabila ada negoisasi maupun memberikan saham kepada siapa pun,” katanya. Luhut juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam urusan pembicaraan dengan PT Freeport.
“Saya nyatakan tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan semacam itu, saat ini saya fokus dalam penanganan masalah ekonomi,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin (16/11/2015) pagi melapor kepada MKD terkait dugaan adanya pencatutan nama presiden dan wapres oleh politikus dan anggota DPR dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Menteri Sudirman Said telah mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu, pihak Freeport dihubungi oleh beberapa tokoh politik yang sangat punya pengaruh. Tokoh itu menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.