SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang gaji (JIBI/Solopos/Dok.)
Nasib tenaga honorer tengah diperjuangkan
Harianjogja.com, BANTUL- Guru honorer disejahterakan dengan peningkatan anggaran tunjangan. Pemkab dan DPRD Bantul kembali mengusulkan kenaikan tunjangan bagi ribuan guru honorer di wilayah ini hingga dua kali lipat. Pemerintah sebelumnya juga mengusulkan kenaikan tunjangan kesejahteraan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah tiga kali lipat.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Bantul Sukarja mengatakan, kenaikan tunjangan itu diusulkan oleh eksekutif dan akan dibahas bersama DPRD. Kenaikan tunjangan itu hanya berlaku bagi guru honorer yang tidak mendapat sertifikasi. Baik yang bekerja di sekolah swasta maupun negeri.
“Jadi kalau yang sudah dapat sertifikasi kan sudah ada sendiri ini yang belum, kami juga selektif,” ungkap Sukarja, Selasa (17/11/2015).
Sukarja menyebut ada sekitar 500 guru honorer SMK di Bantul. Belum termasuk guru honorer SMA sehingga totalnya diperkirakan mencapai 1.000 lebih. Dari jumlah tersebut akan dipilah berapa yang belum menerima sertifikasi dan layak dinaikkan tunjangannya.
“Itu kenaikan khusus guru honorer SMA dan SMK, saya kira Dinas Pendidikan Dasar yang menangani guru honorer SD dan SMP juga menaikkan tunjangan,” imbuhnya lagi. Menurutnya kenaikan tunjangan guru honorer itu wajar karena saat ini nilai tunjangan guru honorer Bantul dianggap minim.
Tunjangan honorer saat ini senilai Rp200.000 per bulan. Kenaikan sebesar dua kali lipat dianggap wajar.
“Kalau tunjangan naik wajarlah, karena gaji mereka saja untuk honorer itu hanya sekitar Rp1 juta sampai Rp2 juta per bulan,” imbuhnya.
Sukarja juga menegaskan usulan kenaikan tunjangan tidak terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini. Menyusul kenaikan berbagai tunjangan lainnya jelang Pilkada yang dicurigai sejumlah aktivis anti korupsi sebagai modal pencitraan mendongkrak suara pasangan calon.
Sebelumnya, Pemkab Bantul dan DPRD juga mengusulkan kenaikan tunjangan kesejahteraan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga tiga kali lipat. Pemerintah juga menaikkan dana operasional seluruh pemerintah kecamatan.
Sekda Bantul Riyantono mengatakan, berbagai usulan kenaikan tunjangan itu akan dimatangkan lagi untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Karena kondisi keuangan daerah sekarang masih defisit jadi berbagai usulan ditampung dulu nanti dilihat bisa disetujui atau tidak,” jelas Riyantono.