SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Antara)
Tunjangan PNS Bantul yang akan dinaikkan tiga kali lipat membuat anggaran belanja pegawai kian melimpah
Harianjogja.com, BANTUL- Anggaran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bantul selama ini mendominasi lebih dari separo belanja pemerintah daerah. Porsi belanja pegawai kian berlimpah menyusul disetujuinya peningkatan uang kesejahteraan PNS hingga tiga kali lipat.
Melimpahnya anggaran untuk PNS dapat dilihat dari porsi belanja pegawai beberapa tahun terakhir. Pada 2014 porsi belanja pegawai baik langsung maupun tidak langsung seperti gaji menyedot anggaran Rp1,08 triliun atau lebih dari 50% dari total rencana belanja senilai Rp1,9 triliun.
Hanya sekitar Rp900 miliar atau 40% yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan masyarakan umum, belanja modal dan lainnya. Pada 2015 anggaran belanja pegawai bertengger di angka Rp1,04 triliun, memakan porsi paling besar dari total belanja Rp1,97 triliun. Sementara anggaran belanja untuk publik tidak sampai Rp1 triliun.
Tahun ini, Pemkab dan DPRD Bantul kembali memberi keistimewaan bagi PNS dengan menaikkan tunjangan kesejahteraan hingga tiga kali lipat. Dari hanya Rp7 miliar lebih setahun menjadi Rp29 miliar. Bila tidak ditolak oleh gubernur, kenaikan anggaran itu bakal berlaku 2016.
Anggota Komisi A DPRD Bantul Suwandi mengklaim, pemerintah dan DPRD sangat memperhatikan kebutuhan PNS. Berlimpahnya anggaran PNS Bantul menurutnya wajar. “Karena tunjangan saja selama ini Bantul masih rendah dibanding daerah lain,” kata politisi dari Fraksi PPP itu akhir pekan lalu.
Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Idea yang fokus pada kajian anggaran, Wasingatu Zakia mengatakan, kebijakan anggaran daerah di Bantul selama ini belum sensitif pada kepentingan publik secara luas yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pada PNS.
“Masih banyak kebutuhan biaya pendidikan misalnya sekolah masih mahal, biaya kesehatan. Contoh kasus ambulan di Puskesmas Banguntapan beberapa waktu lalu karena minimnya dokter, lalu soal balita gizi buruk, banyak sekali sebenarnya kebutuhan belanja publik,” ungkap Zaki sapaan akrabnya.
Pemkab Bantul seharusnya tidak serta merta menaikkan anggaran belanja pegawai sementara di sisi lain banyak anggaran yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. “Jangan mentang-mentang mau Pilkada [Pemilihan Kepala Daerah] lalu anggaran pegawai serta merta dinaikkan,” kritiknya.