Soloraya
Jumat, 13 November 2015 - 14:40 WIB

PILKADA SOLO : Jasa Pengerahan Massa di Solo Tiarap, Ini Masalahnya

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)

Pilkada Solo, sejumlah jasa pengerah massa kampanye di Solo gigit jari lantaran adanya perubahan pola kampanye.

Solopos.com, SOLO–Turunnya greget pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini ikut menghantam sejumlah jasa pengerah massa kampanye di Solo.

Advertisement

Meski coblosan tinggal hitungan pekan, para massa bayaran masih minim tawaran dari partai politik (parpol) maupun tim sukses pasangan calon. Perubahan pola kampanye disebut-sebut membuat ruang jasa pengerah massa makin sempit.

Salah seorang koordinator jasa pengerah massa, Nusa Aksara Daryono, saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (13/11/2015), mengakui turunnya intensitas dan greget di Pilkada Solo tahun ini.  Nusa mengatakan sampai sekarang sangat sedikit parpol maupun tim pemenangan pasangan calon yang menggunakan jasanya untuk mengumpulkan massa.

“Kalau ada paling hanya di tingkat kampung, bentuknya konsolidasi atau pertemuan. Tidak sampai 50 orang,” ujarnya.

Advertisement

Pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Solo ini membandingkan Pilkada kali ini dengan Pilkada Solo 10 tahun lalu. Waktu itu, pihaknya mengaku mendapat tawaran pengerahan massa sedikitnya tiga kali sepekan dari pasangan calon. Jumlah massanya pun minimal ratusan.

“Di Pilpres kemarin bahkan saya bisa mengumpulkan hingga 3.000 orang untuk memeriahkan kampanye. Saya enggak tahu persis kok sekarang jadi adem ayem,” kata dia.

Dalam membuka order, Nusa menetapkan komitmen pembayaran di awal bagi penyewa jasa. Dia membeberkan satu massa bayaran butuh dana sekitar Rp75.000-Rp100.000 untuk dalam kota. Untuk massa yang didatangkan dari luar kota, dananya lebih besar lagi.  “Itu untuk uang transportasi,” papar dia.

Advertisement

Nusa mengaku tidak memilih-milih klien dalam menjalankan bisnisnya. Selain pengerahan massa, Nusa tak jarang menjadi event organizer (EO) acara kampanye.

“Saya tak punya kecondongan politik tertentu. Ini untuk menjaga independensi,” klaimnya.

Seorang jasa pengerah massa lain, Dwi Kristanto, melihat ada fenomena baru dalam kampanye di Pilkada Solo tahun ini.
Ketua Masyarakat Solo Anti Anarki (Masaki) ini menampik tudingan yang menyebut dirinya mendapat uang dalam jumlah besar dari salah satu kontestan. Dia menegaskan upayanya mengelola massa tidak diiringi komitmen finansial maupun politik tertentu.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif