SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi menelepon Menko Polhukam sebelum menyampaikan keterangan pers di Blair House, Washington DC, AS, Senin (26/10/2015) waktu setempat. (Setkab.go.id)
Kontrak PT Freeport, Presiden Joko Widodo tak memedulikan rumor pencatutan nama presiden dan wapres untuk mengegolkan kontrak.
Solopos.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memedulikan pencatutan namanya untuk kepentingan perpanjangan kontrak operasi PT Freeport Indonesia.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan Presiden sudah mengetahui adanya pencatutan nama dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak tiga pekan sebelum melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Akan tetapi, Presiden tidak memedulikannya, karena memiliki sikap yang tegas terkait perpanjangan kontrak Freeport di dalam negeri.
“Yang jelas Presiden sama sekali tidak memikirkan dan tidak terlalu memedulikan hal itu, karena apa pun yang dilakukan, sikap Presiden tidak dapat didikte oleh siapa pun dalam persoalan yang menyangkut Freeport,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Pramono menuturkan Presiden akan tetap mengambil keputusan langsung terkait perpanjangan kontrak Freeport. Presiden juga tidak akan dapat dipengaruhi oleh pihak lain, karena akan memutuskan sendiri dengan pertimbangan yang ada.
Menurut dia, pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilakukan oleh pihak yang menjadi middle man, dan mencari keuntungan dari persoalan yang ada.
“Sebenarnya ini bukan pencemaran nama baik, ini namanya juga middle man, jadi ini tipikal orang yang mencari keuntungan. Akan tetapi, Presiden tidak akan memedulikan itu, dan Presiden akan mengambil keputusan sendiri,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebut ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Freeport.
Pencatutan nama tersebut dilakukan untuk menjanjikan percepatan perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Presiden seolah-olah meminta saham Freeport, untuk melancarkan proses perpanjangan kontrak.