News
Kamis, 12 November 2015 - 18:00 WIB

KONTRAK KARYA FREEPORT : Menteri ESDM Ditantang Sebut Politikus Pencatut Nama Presiden

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9/2015). (Antara)

Kontrak karya Freeport diwarnai kabar tak sedap. Menteri ESDM menyebut ada politikus yang menjual nama Presiden Jokowi.

Solopos.com, JAKARTA — Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Menteri ESDM Sudirman Said lebih terbuka dalam mengungkap politikus yang menjual nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PT Freeport McMoran untuk mendapatkan kembali kontrak di Indonesia.

Advertisement

Sudirman said, paparnya, harus membuka identitas politikus tersebut agar tidak terkesan menuding. “Supaya jelas, Sudirman Said sebaiknya terbuka dan transparan kepublik supaya terang benderang serta tidak membuat gaduh,” katanya dalam keterangan persnya, Kamis (12/11/2015).

Namun demikian, meski belum menyebut siapa politisi tersebut, Zulkifli mengaku percaya dengan pernyataan Sudirman Said. “Saya percaya terhadap pernyataan itu,” kata Zul yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN.

Soal risiko kegaduhan dari pernyataan itu, Komisi VII DPR berencana memanggil Sudirman Said untuk melakukan klarifikasi. “Kami akan panggil saat sidang dibuka atau setelah reses,” kata Kardaya Warnika, Ketua Komisi VII DPR.

Advertisement

Peneliti politik dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus mengatakan praktik minta jatah dengan menjual nama Presiden Jokowi itu biasa dan sangat mungkin terjadi. “Pasalnya, dari politisi yang terlibat kasus suap kerap memulai inisiatif permintaan jatah sebagai imbalan atas bantuan yang akan diberikan,” katanya.

Selain itu, jual nama Presiden dan Wapres itu biasa dilakukan politisi untuk melancarkan strategi untuk merebut kewenangan dalam pembuatan kebijakan. “Politisi Senayan bisa memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mendapatkan upeti dari Freeport.”

Namun, seharusnya Menteri ESDM harusnya bisa melengkapi pernyataannya dengan nama oknum yang melakukannya. “Hal itu harusnya dilakukan agar semuanya jelas. Tidak menutup kemungkinan, jatah atau upeti itu tidak hanya diberikan ke orang-perorangan tetapi bisa juga kepada parpol,” kata Lucius.

Advertisement

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menganggap permintaan itu tidak etis dilakukan. “Fungsi budgeting dan kontrol yang melekat di DPR harusnya tidak digunakan untuk meminta jatah.”

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif