SOLOPOS.COM - Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan. (JIBI/Solopos/Dok.)
BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan mengalami defisit keuangan hingga Rp5,8 triliun.
Solopos.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta mengevaluasi program dan strategi pengelolaan dana demi mencegah defisit neraca keuangan lebih dalam pada tahun depan.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi adanya perkiraan defisit iuran peserta terhadap pengeluaran mencapai Rp5,8 triliun sampai akhir 2015.
JK mengimbau BPJS Kesehatan menjalankan kinerja dengan lebih baik sehingga ada keseimbangan antara pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Adapun, pendapatan berasal dari iuran peserta dan sebagian dari subsidi pemerintah.
“Terkait kinerjanya, programnya, tentu akan dievaluasi dengan pengalaman tahun ini. Apalagi dengan defisit tadi, tentu mereka akan mengatasinya,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (12/11/2015).
Menurut Jusuf Kalla, wajar jika BPJS Kesehatan mengalami defisit di tahun-tahun pertama berdiri. Selanjutnya, lembaga negara tersebut tentu akan mencari cara agar bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Perbaikan program jaminan sosial kesehatan dilakukan tentu tanpa mengurangi manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan diperkirakan mengalami defisit likuiditas Rp5,85 triliun akhir 2015. Solusi yang disepakati Kementerian Keuangan dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah menyuntikkan dana senilai Rp 1,54 triliun.