SOLOPOS.COM - Ilustrasi pendapatan (JIBI/Bisnis/Dok.)
Anggaran Karanganyar untuk 2016 tengah disusun dan mendapat sorotan DPRD.
Solopos.com, KARANGANYAR – DPRD Karanganyar memprediksi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar 2016 masih belum berpihak kepada program-program pengentasan kemiskinan.
Hal itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karanganyar, Endang Muryani, dan Tony Hatmoko, saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Kamis (12/11/2015).
Pendapat tersebut menurut mereka didasarkan atas postur Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Karanganyar 2016.
Pendapat tersebut menurut mereka didasarkan atas postur Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Karanganyar 2016.
Menurut mereka alokasi anggaran pengentasan kemiskinan masih kalah dengan anggaran infrastruktur.
“Ada beberapa nomenklatur kegiatan yang sebenarnya belum dibutuhkan, tapi bisa mengalahkan program pengentasan kemiskinan. Nilai anggaran untuk pengentasan kemiskinan masih kecil. Secara umum, APBD 2016 belum berpihak kepada rakyat miskin,” tutur Endang.
Endang meminta Pemkab memberikan tambahan porsi anggaran untuk pengentasan kemiskinan tahun depan. Menurut dia tidak baik hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur.
Sedangkan Tony Hatmoko mendukung pembangunan infrastruktur yang digenjot Pemkab Karanganyar dua tahun terakhir. Tapi menurut dia bidang pengentasan kemiskinan perlu mendapat porsi lebih.
Ketua DPC PKB Karanganyar tersebut menilai alokasi anggaran untuk mewujudkan misi penciptaan 10.000 wirausahawan mandiri, belum proporsional. Padahal penciptaan 10.000 wirausahawan baru adalah janji pasangan Juliyatmono-Rohadi Widodo (Yuro) saat kampanye.
“Saya akui Pak Bupati sudah melaksanakan program itu, tapi bagaimana melihat capaiannya, susah. Sampai saat ini bagaimana implementasi program tersebut tidak ada yang bisa mengukur. Tidak ada SKPD yang bisa menjelaskan program tersebut,” kata dia.
Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar, Rohadi Widodo, ditemui wartawan, di ruang kerjanya, mengatakan angka kemiskinan di Bumi Intanpari masuk zona kuning di Jawa Tengah (Jateng). Secara kontinyu, menurut dia, Pemkab berusaha menekan angka kemiskinan.
“Data terbaru angka kemiskinan Karanganyar ada di BPS,” tutur dia.